DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTARDAERAH DI INDONESIA

Ruang lingkup penelitian ini adalah studi tentang pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar propinsi, dan kawasan sejak diberlakunya otonomi daerah di Indonesia (tahun 2001 -2005). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antardaerah. Metode penelitian yang digunakan adalah model ekonometrika persamaan simultan dengan menggunakan data panel antar propinsi. Ketimpangan pendapatan antardaerah didekati dengan menggunakan indeks tertimbang Williamson. Asumsi utama yang digunakan dalam model penelitian adalah tidak ada keterkaitan antar daerah (tak ada migrasi penduduk antardaerah, pergerakan modal dan barang antar daerah). Teknik estimasi yang digunakan adalah Two Stage Least Square (TSLS.) Evaluasi terhadap kualitas model dilakukan dengan menggunakan RMSE, MAE, MAPE, dan TIC. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data atas dasar harga konstan tahun 2003 dan berupa data level pada tingkat propinsi. Sumber data utama berasal dari publikasi Biro Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan.
Hasil yang didapat menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya sumber daya alam daripada daerah bukan pusat bisnis dan miskin sumber daya alam. Mekanisme transfer dana PKPD selama ini (UU No. 33 tahun 2000) lebih menguntungkan bagi daerah yang kaya sumber daya alam melalui mekanisme bagi hasil SDA. Alokasi dana bagi hasil SDA untuk investasi sektor kunci dalam perekonomian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mekanisme DBHP lebih menguntungkan daerah kota yang merupakan pusat bisnis dan industri, karena basis pajak daerahnya lebih tinggi. Sedangkan daerah-daerah yang miskin SDA dan bukan pusat bisnis dan industri mengandalkan penerimaan daerahnya dari DAU, dan DAK. Di samping itu desentralisasi fiskal akan berdampak mengurangi ketimpangan pendapatan antardaerah terutama antara daerah-daerah di Pulau Jawa dengan Luar Pulau Jawa dan Antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini disebabkan oleh mekanisme equalizing transfer melalui dana PKPD akan mengurangi pembangunan yang bersifat jawa sentris. Tidak banyaknya SDA (Minyak, gas, dan kehutanan) yang terdapat di Pulau Jawa berdampak terhadap penerimaan dana bagi hasil SDA Pulau Jawa relatif lebih kecil daripada daerah kaya SDA di luar Pulau Jawa. Walaupun diimbangi dengan lebih baiknya penerimaan dana bagi hasil pajak dan adanya DAU, dan DAK.
Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan pendapatan antardaerah.