Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 66 TAHUN 1991 (66/1991)

Tanggal: 16 DESMBER 1991 (JAKARTA)

Sumber: LN 1991/86

Tentang: PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA I

Indeks: PENYERTAAN MODAL. PERUM. Perusahaan Negara. Udara. Angkasa Pura I.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:
a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I, dipandang perlu menambah penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) tersebut;
b. bahwa kekayaan Negara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan dan pada Proyek Jakarta International Airport, Proyek Bantuan Perancis, Proyek Bantuan Canada di Bandar Udara Ngurah Rai Bali serta asset Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan (SENOPEN) di Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak dapat dialihkan dan ditetapkan menjadi tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I;
c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:
1. Pasal REFR DOCNM="uud45" TGPTNM="ps5(2)">5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang REFR DOCNM="60ppu019">Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang REFR DOCNM="69uu009">Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang REFR DOCNM="69ppu001">Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="83pp003">Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="83pp028">Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
5. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="85pp003">Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="86pp025">Nomor 25 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA I.

Pasal 1

(1) Terhitung tanggal 31 Desember 1987 kekayaan Negara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan dan pada proyek Jakarta International Airport, Proyek Bantuan Perancis, Proyek Bantuan Canada di bandar udara Ngurah Rai Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, dialihkan dan ditetapkan menjadi tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I.
(2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 2.196.044.129,99 (dua milyar setarus sembilan puluh enam juta empat puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah sembilan puluh sembilan sen).

Pasal 2
(1) Terhitung tanggal 1 Januari 1989 kekayaan Negara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan berupa asset Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan (SENOPEN) pada bandar udara Frans Kaisiepo Biak dialihkan dan ditetapkan menjadi tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I.
(2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 6.276.934.316,80 (enam milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah delapan puluh sen).

Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 1991
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

--------------------------------

CATATAN

Lampiran

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1991