PP 51 Tahun 1990 - PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1989 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BAGI BAGI PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN

PP 51/1990, PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH........
Bentuk: PERATURAN PEMERINTAH (PP)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 51 TAHUN 1990 (51/1990)

Tanggal: 29 SEPTEMBER 1990 (JAKARTA)

Sumber: LN 1990/71

Tentang: PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1989 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BAGI BAGI PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN

Indeks: PENERIMA PENSIUN. PENSIUN. Pensiun. Tunjangan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1989.

Presiden Republik Indonesia.

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun dipandang perlu memperbaiki penghasilannya sesuai dengan kemampuan keuangan Negara;

b. bahwa sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu mengubah prosentasi tunjangan perbaikan penghasilan pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="89pp017">Nomor 17 Tahun 1989;

Mengingat:

1. Pasal REFR DOCNM="uud45" TGPTNM="ps5(2)">5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="89pp017">Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1989 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BAGI PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1989 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

(1) Kepada penerima pensiun, beserta janda/dudanya, diberikan tunjangan perbaikan penghasilan setiap bulan;

(2) Besarnya tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah 25% (dua puluh lima perseratus) dari penghasilan;

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
a. Pensiun pokok;
b. Tunjangan isteri/suami;
c. Tunjangan anak;
d. Tunjangan peralihan/tunjangan penghasilan minimum."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 1990.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

--------------------------------

CATATAN

Kutipan: LEMBAR LEPAS SETNEG TAHUN 1990