Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 49 TAHUN 1997 (49/1997)

Tanggal: 29 DESEMBER 1997 (JAKARTA)

Sumber: LN 1997/94

Tentang: PENGESAHAN SPECIAL AGREEMENT FOR SUBMISSION TO THE INTERNASIONAL COURT OF JUSTICE OF THE DISPUTE BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA CONCERNING SOVEREIGNTY OVER PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 31 Mei 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN SPECIAL AGREEMENT FOR SUBMISSION TO THE INTERNASIONAL COURT OF JUSTICE OF THE DISPUTE BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA CONCERNING SOVEREIGNTY OVER PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN.

Pasal 1

Mengesahkan Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 31 Mei 1997 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 94

-------------------
CATATAN

SPECIAL AGREEMENT FOR SUBMISSION
TO THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
OF THE DISPUTE BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA
CONCERNING SOVEREIGNTY OVER
PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia, hereinafter referred to as "the Parties":

Considering that a dispute has arisen between them regarding sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan;

Desiring that this dispute should be settled in the spirit of friendly relations existing between the Parties as enunciated in the 1976 Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia; and

Desiring further, that this dispute should be settled by the International Court of Justice (the Court).

Have agreed as follows:

Article 1
Submission of Dispute

The Parties agree to submit the dispute to the Court under the terms of Article 36 (1) of its Statute.

Article 2
Subject of the Litigation

The Court is requested to determine on the basis of the treaties, agreements and any other evidence furnished by the Parties, whether sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan belongs to the Republic of Indonesia or to Malaysia.

Article 3
Procedure

1. Subject to the time limits referred to in paragraph 2 of this Article, the proceedings shall consist of written pleadings and oral hearings in accordance with Article 43 of the Statute of the Court.

2. Without prejudice to any question as to the burden of proof and having regard to Article 46 of the Rules of Court, the written pleadings should consist of:

(a) a Memorial presented simultaneously by each of the Parties not later than 12 ,months after the notification of this Special Agreement to the Registry of the Court;

(b) a Counter-Memorial presented by each of the Parties not later than 4 months after date on which each has received the certified copy of the Memorial of the other Party;

(c) a Reply presented by each of the Parties not later than 4 months after the date on which each has received the certified copy of the Counter Memorial of the other Party;and

(d) a Rejoinder, if the Parties so agree or if the Court decides ex officio or at the request of one of the Parties that this part of the proceedings is necessary and the Court authorises or prescribes the presentation of a Rejoinder.

3. The above-mentioned written pleadings and their annexes presented to the Registrar will not be transmitted to the other Party until the Registrar has received the part of the written pleadings corresponding to the said Party.

4. The question of the order of speaking at the oral hearings shall be decided by mutual agreement between the Parties or, in the absence of that agreement, by the Court. In all cases, however, the order of speaking adopted shall be without prejudice to any question regarding the burden of proof.

Article 4
Applicable Law

The principles and rules of international law applicable to the dispute shall be those recognised in the provisions of Article 38 of the Statute of the Court.

Article 5
Judgment of the Court

The Parties agree to accept the Judgment of the Court given pursuant to this Special Agreement as final and binding upon them.

Article 6
Entry into Force

1. This Agreement shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification. The date of exchange of the said instruments shall be determined through diplomatic channels.

2. This Agreement shall be registered with the Secretariat of the United Nations pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations, jointly or by either of the Parties.

Article 7
Notification

In accordance with Article 40 of the Statute of the Court, this Special Agreement shall be notified to the Registrar of the Court by a joint letter from the Parties as soon as possible after it has entered into force.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised there to by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in four originals in the English Language at Kuala Lumpur on the thirty first day of May 1997.

For the Government of For the Government of
the Republic of Indonesia Malaysia

ttd ttd

ALI ALATAS DATUK ABDULLAH AHMAD BADAWI
Minister for Foreign Affairs Minister for Foreign Affairs

Terjemahan Bebas

PERSETUJUAN KHUSUS BAGI PENGAJUAN
KE MAHKAMAH INTERNASIONAL
SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA
TENTANG KEDAULATAN ATAS PULAU LIGITAN DAN PULAU SIPADAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia, dan selanjutnya disebut "para pihak",

Menimbang bahwa telah timbul suatu sengketa antara para pihak mengenai kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan;

Menginginkan agar sengketa tersebut hendaknya diselesaikan berdasarkan semangat hubungan persahabatan antara kedua pihak seperti yang tertuang dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara tahun 1976; dan

Lebih lanjut menginginkan agar sengketa tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Internasional (Mahkamah),

Telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal 1
Pengajuan Sengketa

Para pihak sepakat untuk mengajukan sengketa ini ke Mahkamah berdasarkan Pasal 36 (1) Statuta Mahkamah.

Pasal 2
Pokok Perkara

Mahkamah dimohon untuk menetapkan berdasarkan perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak, apakah kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan adalah milik Republik Indonesia atau Malaysia.

Pasal 3
Prosedur

1. Sesuai batas waktu seperti tersebut pada ayat 2 Pasal ini, acara persidangan terdiri dari pembelaan tertulis dan dengar pendapat secara lisan sesuai dengan Pasal 43 Statuta Mahkamah.

2. Tanpa mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut beban pembuktian dan mengingat Pasal 46 Peraturan Mahkamah, pembelaan tertulis terdiri dari:

(a) Memori yang disampaikan serentak oleh masing-masing pihak tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal diajukannya pemberitahuan Persetujuan Khusus ini kepada Panitera Mahkamah;

(b) Memori Sanggahan disampaikan oleh masing-masing pihak tidak lebih dari 4 bulan sejak tanggal diterimanya oleh masing-masing Pihak salinan resmi Memori pihak lainnya.

(c) Jawaban disampaikan oleh masing-masing pihak tidak lebih dari 4 bulan sejak tanggal diterimanya oleh masing-masing pihak salinan resmi Memori Sanggahan pihak lainnya.

(d) Rejoinder, jika para pihak sepakat atau jika Mahkamah atas wewenangnya memutuskan atau atas permohonan salah satu pihak, bahwa bagian acara ini diperlukan dan Mahkamah menyetujui atau mensyaratkan disampaikannya Rejoinder.

3. Berkas-berkas pembelaan tertulis dan lampiran-lampirannya seperti tersebut di atas yang disampaikan kepada Panitera Mahkamah tidak boleh diteruskan kepada Pihak lainnya sampai Panitera Mahkamah telah menerima berkas-berkas pembelaan tertulis dari Pihak termaksud.

4. Masalah tata urutan pembicara pada dengar pendapat secara lisan ditentukan melalui persetujuan para Pihak atau, dalam hal terdapat persetujuan dimaksud, oleh Mahkamah. Namun demikian, dalam semua hal, dalam hal tata urutan pembicara yang ditetapkan tidak boleh mempengaruhi masalah-masalah yang berkenaan dengan beban pembuktian.

Pasal 4
Hukum yang berlaku

Prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku untuk sengketa ini adalah seperti yang dimuat oleh Pasal 38 Statuta Mahkamah.

Pasal 5
Keputusan Mahkamah

Para pihak menyetujui untuk menerima Keputusan Mahkamah yang diberikan berdasarkan Persetujuan khusus ini sebagai final dan mengikat bagi kedua Pihak.

Pasal 6
Berlakunya Persetujuan

1. Persetujuan ini mulai berlaku setelah pertukaran piagam-piagam ratifikasi. Tanggal penukaran piagam-piagam ratifikasi tersebut akan ditetapkan melalui saluran-saluran diplomatik.

2. Persetujuan ini harus didaftarkan pada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, baik secara bersama atau oleh masing-masing pihak.

Pasal 7
Pemberitahuan

Sesuai dengan Pasal 40 Statuta Mahkamah, Persetujuan Khusus ini harus diberitahukan kepada Panitera Mahkamah melalui suatu surat bersama dari para Pihak sesegera mungkin setelah Persetujuan berlaku.

Sebagai bukti, yang bertanda-tangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam empat naskah asli dalam bahasa Inggris, di Kuala Lumpur pada tanggal 31 Mei 1997.

Untuk Pemerintah Republik Untuk Pemerintah Malaysia
Indonesia

ALI ALATAS DATUK ABDULLAH AHMAD BADAWI
Menteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1997 YANG TELAH DICETAK ULANG