Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 22 TAHUN 1968 (22/1968)
Tanggal: 18 DESEMBER 1968 (JAKARTA)
Sumber: LN 1968/75; TLN NO. 2875
Tentang: BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA
Indeks: BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA. PENDIRIAN.
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa dengan dikeluarkannya
Undang-undang Bank Indonesia 1968 serta Undang-undang REFR DOCNM="68uu021">nomor
21 tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia perlu segera mendirikan suatu Bank
milik Negara yang akan menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan
perlengkapan dari Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Exim ;
b. bahwa tugas dan fungsi Bank milik Negara ini, disamping sebagai bank umum
dalam arti kata seluas-luasnya perlu diarahkan kepada pelayanan sektor produksi,
pengolahan dan pemasaran bahan-bahan ekspor dan disesuaikan dengan Undang-undang
Perbankan 1967.
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal
20 dayat (1) Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Pasal 55 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966
;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XLIV/MPRS/1968
4. Undang-undang REFR DOCNM="67uu014">Nomor 14 tahun 1967 tentang
Pokok-pokok Perbankan;
5. Undang-undang REFR DOCNM="68uu013">Nomor 13 tahun 1968 tentang
Bank Sentral (Lembaran-Negara R.I. tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran-Negara
Nomor 2865).
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
Memutuskan :
Menetapkan : Undang-undang tentang Bank Ekspor Impor Indonesia.
BAB I.
KETENTUAN PENDIRIAN.
Pasal 1.
(1) Dengan nama "Bank
Ekspor Impor Indonesia" didirikan sebuah Bank milik Negara.
(2) Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas
dan usaha berdasarkan Undang-undang ini.
(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, terhadap
Bank Ekspor Impor Indonesia berlaku segala macam Hukum Indonesia.
BAB II.
KETENTUAN UMUM.
Pasal 2.
Yang dimaksud dengan undang-undang ini dengan:
a. "Pemerintah"
adalah Presiden Republik Indonesia.
b. "Bank Indonesia" adalah Bank Sentral yang didirikan berdasarkan
Undang-undang Bank Indonesia 1968.
c. "Direktur Utama" adalah Direktur Utama Bank Ekspor Impor Indonesia.
d. "Direktur" adalah Direktur Bank Ekspor Impor Indonesia.
e. "Direksi" adalah Direksi Utama dan Direktur-direktur Bank Ekspor
Impor Indonesia.
f. "Dewan Pengawas" adalah Dewan Pengawas Bank Ekspor Impor Indonesia.
g. "Bank" adalah Bank Ekspor Impor Indonesia.
Pasal 3.
(1) Bank berkedudukan serta
berkantor pusat di Jakarta
(2) Bank dapat mempunyai Kantor-kantor atau koresponden-koresponden di dalam
dan di luar negeri.
BAB III.
MODAL BANK.
Pasal 4.
(1) Modal Bank berjumlah
Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan negara yang
dipisahkan. kan.
(2) Modal termaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.
Pasal 5.
(1) Bank mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan
tersebut dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a.
(2) Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita
terhadap modal Bank.
Pasal 6.
(1) Bank membentuk cadangan
tujuan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ajat (6) huruf b.
(2) Setiap cadangan yang diadakan oleh Bank harus jelas ternyata dalam tata-buku
Bank.
BAB IV.
TUGAS DAN USAHA BANK
Pasal 7.
Tugas dan usaha Bank diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum dengan mengutamakan sektor produksi, pengelolaan dan pemasaran bahan-bahan ekspor.
BAB V.
DIREKSI.
Pasal 8.
(1) Bank dipimpin oleh
Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 2 (dua)
dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
(2) a. Direktur Utama dan Direktur diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri
Keuangan untuk masa jabayan 5 (lima) tahun.
Setelah waktu itu berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
b. Untuk dapat diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur, yang bersangkutan
harus warnanegara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang
baik.
Pasal 9.
(1) Tugas dan kewajiban
Direksi ialah menentukan kebijaksanaan dalam pengurusan Bank.
(2) Atas pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut pada ayat (1) Direksi bertanggung
jawab kepada Pemerintah.
(3) Keputusan Direksi diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat
(4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai Bank menurut peraturan
kepegawaian Bank tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-peraturan
Pemerintah yang berlaku.
(4 Direksi menetapkan gaji, pensiun dan tunjangan hari tua serta penghasilan
lainnya dari pegawai Bank.
(6) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan
yang ditetapkan oleh Direksi.
Pasal 10.
(1) Pemerintah dapat memberhentikan
anggota Direksi meskipun masa jabatan yang bersangkutan belum berakhir ;
a. karena meninggal dunia ;
b. karena melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan Bank atau yang bertentangan
dengan kepentingan Negara;
c. karena sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya
dengan wajar;
d. atas permintaan sendiri.
(2) Dalam hal-hal dimana diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf
b, anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Pemerintah
atas usul Menteri Keuangan.
Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan
disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
(3) Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara diberi kesempatan
untuk membela diri secara tertulis kepada Pemerintah dalam waktu 2 (dua) minggu
setelah yang bersangkutan diberi tahukan tentang keputusan tersebut.
(4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara
tidak ada pengesahan atau keputusan oleh Pemerintah tentang hal ini, maka pemberhentian
sementara tersebut menjadi batal menurut hukum.
(5) Apabila pelanggaran sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf b merupakan
suatu pelanggaran hukum pidana, maka pemberhentian itu akan merupakan pemberhentian
tidak dengan hormat.
Pasal 11.
(1) Antara para anggota
Direksi satu sama lainnya tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat
ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu
maka salah seorang diantara mereka itu tidak boleh melanjutkan jabatan tanpa
izin Pemerintah.
(2) Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada salah
satu perusahaan maupun juga baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan persetujuan
Menteri Keuangan.
Pasal 12
Gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
Pasal 13.
Peraturan-peraturan yang ada tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap anggota Direksi dan pegawai-pegawai Bank.
Pasal 14.
(1) Direksi mewakili Bank
di dalam dan di luar Pengadilan
(2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada
seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada
seorang/beberapa orang pegawai Bank baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada
orang/badan lain.
BAB VI.
PENGAWASAN
Pasal 15.
(1) Dewan Pengawasan mengawasi
pengurusan Bank oleh Direksi.
(2) Dewan Pengawasan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya
5 (lima) orang anggota yang diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan
Salah seorang dari anggota-anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan
Pengawas.
(3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota, Dewan Pengawasan yang bersangkutan
harus Warganegara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak secara moral yang
baik.
(4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawasan berlaku untuk 3 (tiga) tahun, Setelah
waktu itu berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat
kembali.
(5) Antara anggota Dewan Pengawasan dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan
keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping,
termasuk menantu dan ipar.
(6) Jika seorang anggota Dewan Pengawas sesudah pengangkatannya masuk hubungan
keluarga yang terlarang dengan seorang anggota Direksi sebagai dimaksudkan pada
ayat (5) maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak boleh terus memangku
jabatannya tanpa izin Pemerintah.
Pasal 16.
(1) Dewan Pengawas dalam
batas-batas wewenangnya mengawasi dan menjaga supaya ketentuan-ketentuan untuk
mengatur dan mengurus Bank ditaati sebagaimana mestinya.
(2) Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas lainnya bersama-sama atau masing-masing
berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku-buku dan surat-surat
serta berhak menunjuk ahli-ahli untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat tersebut,
segala sesuatu jika dipandang perlu untuk menjalankan kewajibannya.
(3) Direksi wajib memberikan segala penjelasan yang diperlukan.
(4) Bank Indonesia dapat menetapkan ketentuan-ketentuan umum mengenai tugas
dan kewajiban Direksi dan Dewan Pengawas dari Bank.
Pasal 17.
(1) Dewan Pengawas berapat
sekurang-kurangnya tiga bulan sekali dan selanjutnya setiap kali menurut pertimbangan
Ketua atau atas permintaan tertulis seorang anggota Dewan Pengawas atau dari
Direksi. Segala biaya sidang dipikul oleh Bank.
(2) Keputusan Dewan Pengawas diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat.
(3) Tata-tertib Dewan Pengawas ditetapkan sendiri oleh Dewan Pengawas.
(4) Dewan Pengawas dapat mengangkat atau menunjuk seorang sekretaris uang jasanya
ditentukan oleh Dewan dan dibebankan pada Bank.
(5) Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dibebankan pada Bank.
Pasal 18.
(1) Bank Indonesia mengadakan
pengawasan dan bimbingan terhadap pengurusan Bank berdasarkan ketentuan-ketentuan
dalam Undang-undang Bank Indonesia 1968 dan Undang-undang Perbankan 1967.
(2) Direksi diwajibkan memberi segala penjelasan yang diperlukan untuk menjalankan
pengawasan termaksud dalam ayat (1) diatas.
BAB VII.
PERATURAN PENSIUN DAN TUNJANGAN
PEGAWAI BANK
Pasal 19.
(1) Bank mengadakan dana
dan tunjangan hari tua para pegawai Bank, yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.
(2) Bank wajib mengusahakan supaya dana ini mencapai jumlah harga tunai kewajiban
yang harus dipenuhi terhadap para pengawai Bank, dan wajib menjaga juga supaya
jumlah harga tunai itu jangan berkurang.
(3) Bank memberi sumbangan kepada dana tersebut pada ayat (1).
(4) Dana pensiun dan tunjangan hari tua para pegawai Bank tersebut pada ayat
(1) dan sumbangan Bank kepada dana tersebut pada ayat (3) tidak diperhitungkan
dengan dana-dana dalam Pasal 21 ayat (6) huruf c dan d.
(5) Ketentuan selanjutnya tentang dana tersebut pada ayat (1) serta sumbangan
tersebut pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
BAB VIII
ANGGARAN DAN RENCANA KERJA
Pasal 20.
(1) Tiap tahun selambat-lambatnya
bulan September, Direksi menyampaikan kepada Dewan Pengawas Anggaran Perusahaan
dan Rancana Kerja untuk tahun buku baru.
(2) Apabila sampai permulaan tahun baru Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatannya,
maka Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja tersebut berlaku sepenuhnya.
(3) Tiap perusahaan atas Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja yang terjadi
dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu
dari Dewan Pengawas.
(4) Setelah tahun buku berakhir selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan
Direksi menyampaikan kepada Dewan Pengawas hasil-hasil realisasi dari Anggaran
Perusahaan dan Rencana Kerja dari tahun buku yang telah berakhir itu.
(5) Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja yang telah disetujuai oleh Dewan Pwngawas,
demikian pula realisasinya disampaikan juga kepada Bank Indonesia.
BAB IX.
PERHITUNGAN TAHUNAN.
Pasal 21.
(1) Tahun buku Bank ialah
tahun takwin.
(2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku Direksi menyampaikan
perhitungan tahunan yang terutama terdiri dari Neraca dan perhitungan laba-rugi
kepada Dewan Pengawas guna kemudian diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk
disahkan.
Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut juga disampaikan kepada Bank Indonesia.
(3) Direktorat Akuntan Negara memeriksa perhitungan tahunan itu.
(4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah Menteri Keuangan menerima perhitungan
tahunan itu tidak diajukan keberatan olehnya, maka hal itu berarti bahwa perhitungan
tahunan telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
(5) Neraca dan perhitungan laba-rugi yang disahkan secara demikian memberi pembebasan
tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi.
(6) Laba Bank yang disahkan dan setelah dikurangi pajak dibagi sebagai berikut.
a. 20% (dua puluh perseratus) untuk cadangan tujuan sampai cadangan ini mencapai
jumlah yang sama besarnya dengan modal Bank :
b. 20% (dua puluh perseratus) untuk cadangan tujaun;
c. 71/2%(tujuh setengah perseratus) untuk dana kesejahteraan pegawai Bank yang
penggunaanya dilaksanakan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Pemerintah;
d. 71/2%(tujuh setengah perseratus) untuk jasa-produksi bagi pegawai Bank dengan
batas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali gaji sebulan;
e. penggunaan laba selebihnya ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB X.
KETENTUAN PIDANA.
Pasal 22.
(1) Anggota Direksi dan
Pegawai Bank, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas tidak memberikan keterangan-keterangan
yang diperoleh karena jabatannya, kecuali apabila diperlukan utnuk pelaksanaan
tugasnya atau untuk memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang Perbankan 1967
dan Undang-undang Bank Indonesia 1968.
(2) Anggota Direksi dan Pegawai Bank, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas
yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan tersebut pada ayat (1) memberikan
keterangan yang diperolehnya karena jabatannya, dihukum dengan hukuman penjara
selama-lamanya 1(satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,- (sepuluh
ribu rupiah).
(3) Tindak pidana tersebut pada ayat (2) dianggap sebagai kejahatan.
BAB XI.
PEMBUBARAN.
Pasal 23.
(1) Pembubaran Bank dan
penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Undang-undang.
(2) Jika Bank dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayar
dari harta kekayaan Bank, sedangkan sesuatu sisa lebih menjadi milik Negara.
(3) Pertanggungan jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah
yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan
itu.
(4) Jika setelah likwidasi masih terdapat kewajiban-kewajiban keuangan lainnya,
maka hal itu menjadi tanggung jawab Pemerintah.
BAB XII.
KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 24.
Pada saat Undang-undang
ini mulai berlaku, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-undang
tentang Bank Rakyat-Indonesia maka:
a. segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari bekas Bank
Negara Indonesia Unit II Bidang. Exim diserahkan kepada Bank;
b. semua pegawai bekas Bank Indonesia Unit II Bidang Exim menjadi pegawai dari
Bank sampai ada ketentuan lebih lanjut.
Pasal 25.
Untuk menjamin kontinuitas dalam pimpinan Bank, maka pada pengangkatan pertama dari Anggota Direksi dapat diadakan penyimpangan dari ketentuan masa jabatan seperti tersebut dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
Pasal 26.
Untuk pertama kali tahun buku Bank dimulai pada tanggal yang akan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 1969.
BAB XIII.
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 27.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 28.
Undang-undang ini disebut
"Undang-undang Bank Ekspor Impor Indonesia". Saat mulai berlakunya
Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya kedalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta.
pada tanggal 18 Desember 1969.
Presiden Republik Indonesia.
SOEHARTO
Jenderal T.N.I.
Diundangkan di Jakarta.
pada tanggal 18 Desember 1968.
Sekretaris Negara R.I.
ALAMSYAH
Mayor Jenderal T.N.I.
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1968
TENTANG BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA.
A. PENJELASAN UMUM.
Dengan diundangkannya Undang-undang
No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang
Pokok-pokok Perbankan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal
24 ayat (3) Undang-undang No. 21 tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia perlu
segera didirikan suatu bank baru milik Negara yang akan menampung segala hak
dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari bekas Bank Negara Indonesia
Unit II Bidang Exim.
Berhubung dengan itu maka dengan Undang-undang ini didirikan suatu bank milik
Negara dengan nama "Bank Ekspor Impor Indonesia."
Bank ini akan menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan
dari bekas Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Exim tersebut diatas.
Perlu dijelaskan di sini bahwa Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Exim tersebut
diatas semula adalah Nederlandsche Handel Maatschappy N.V. di Indonesia yang
dikenakan nasionalisasi dengan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1960 dan yang
kemudian dilebur ke dalam Bank Koperasi, Tani dan Nelayan pada tanggal 30 Nopember
1960.
Sejak peleburan tersebut diatas maka dalam kenyataannya usaha-usaha untuk mengadakan
integrasi total tidak dapat dilaksanakan, disebabkan karena kesulitan-kesulitan
tehnis administratif dan mentalitas yang berbeda antara bank-bank yang dilebur
itu.
Berhubung dengan itu dianggap perlu untuk memisahkan kembali unit-unit yang
telah dilebur itu dan menjadikannya kembali bank-bank yang berdiri sendiri.
Karena itu maka pembentukan Bank Ekspor Impor Indonesia tersebut pada hakekatnya
tak dapat dilepaskan begitu saja dari sejarah bank, yang baik hak dan kewajibannya
maupun kekayaan dan perlengkapannya, ditampung oleh Bank Ekspor Impor Indonesia
tersebut. Untuk dapat turut serta dalam pengsuksesan rehabilitasi dan pemulihan
kapasitas produksi dalam sektor-sektor ekonomi sesuai dengan skala prioritas
nasional yang ditetapkan dengan Ketetapan M.P.R.S. No. XXIIII/MPRS/ 1966, maka
untuk Bank Ekspor Impor Indonesia ditetapkan prioritas yang harus diutamakan
dalam pengarahan penggunaan perkreditannya, yaitu dalam sektor produksi, pengolahan
dan pemasaran bahan-bahan ekspor.
B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1.
(1) Cukup jelas.
(2) Cukup jelas.
(3) Dengan ketentuan dalam ayat (3) ini, maka selain berdasarkan hukum perdata
Eropah dan hukum dagang Eropah, bank dapat melakukan perbuatan-perbuatan menurut
hukum adat dengan orang-orang/badan-badan yang takluk pada hukum adat serta
menjalankan hak-hak atas benda-benda yang takluk pada hukum adat.
Pasal 2.
Cukup jelas.
Pasal 3.
(1) Ditetapkannya Jakarta
sebagai kantor pusat bank karena Jakarta merupakan pusat dari pada kegiatan
ekonomi Indonesia. Hal ini tidak menutup kemungkinan ditetapkannya kantor pusat
di tempat lain disebabkan karena perkembangan ekonomi.
(2) Sesuai dengan Undang-undang Perbankan 1967 pembukaan kantor-kantor cabang
dan perwakilan di dalam dan di luar negeri harus dimintakan izin dari Menteri
Keuangan dengan pertimbangan dari Bank Indonesia.
Pasal 4.
(1) Sebagai badan hukum
berdasarkan Undang-undang maka bank mempunyai modal yang merupakan kekayaan
Negara yang dipisahkan. Dengan demikian, maka untuk selanjutnya bank dalam menjalankan
usahanya terlepas dari Anggaran Pendatan dan Belanja Negara.
(2) Cukup jelas.
Pasal 5.
(1) Bank perlu memupuk
cadangan umum untuk memperbesar jaminan terhadap kewajibannya dalam melakukan
tugas dan usahanya seperti tersebut dalam Bab IV.
(2) Cukup jelas.
Pasal 6.
(1) Cadangan-cadangan tujuan yang dimaksud dalam pasal ini ialah bagian laba, setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu, yaitu untuk membiayai milik tetap dan perlengkapan (investasi) dan/atau Perluasan, disamping itu bagian dari cadangan tujuan ini dapat pula disediakan untuk pemberian kredit dalam jangka panjang dan/atau penyertaan setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbankan 1967.
(2) Tiap-tiap cadangan atau pemupukan dana lain harus dengan jelas ternyata dalam tata-buku bank, sehingga dengan demikian diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan kegiatan usaha bank yang sebenarnya.
Pasal 7.
Yang dimaksud dengan melakukan usaha bank umum ialah usaha bank umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perbankan 1967. Dalam melakukan usahanya sebagai bank umum, bank dibebani pula tugas untuk mengutamakan sektor produksi dan pengolahan serta pemasaran bahan-bahan ekspor dengan ketentuan bahwa pengutamaan tersebut harus bersifat:
- fleksibel, dan
- menurut kemampuan bank sendiri.
Oleh karena kemampuan satu
bank saja tidak cukup untuk menampung kebutuhan likwiditas dari sektor produksi,
pengolahan serta pemasaran bahan-bahan ekspor maka diperlukan adanya suatu fleksibelitas
sedemikian rupa, hingga perkreditan dalam sektor produksi pengolahan serta pemasaran
bahan-bahan ekspor dapat juga diberikan oleh bank-bank umum Pemerintah lainnya.
Disamping itu perlu pula dijelaskan bahwa perkreditan untuk sektor perhubungan
darat, laut dan udara akan mendapat perhatian dari semua bank umum Pemerintah,
termasuk bank ini.
Pasal 8.
(1) Untuk menjamin pelaksanaan
tugas bank yang effisien dan effektif perlu ditentukan jumlah minimal dan maksimal
dari anggota-anggota pimpinan bank.
(2) Sebelum memangku jabatannya, para anggota Direksi harus mengucapkan sumpah
jabatan menurut peraturan yang berlau. Untuk dapat diangkat menjadi anggota
Direksi, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu dibawah ini:
a. bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila;
c. berwibawa;
d. jujur;
e. capak/ahli;
f. adil;
g. tidak terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam gerakan kontra
revolusi G-30-S./P.K.I. atau organisasi- organisasi terlarang lainnya.
Dalam mengangkat seseorang menjadi anggota Direksi harus diperhatikan pula calon-calon yang diadakan oleh bank, serta jangan sampai ia mempunyai kepentingan-kepentingan lain di luar bank yang dapat berlawanan dengan atau merugikan kepentingan bank.
Pasal 9.
(1) Yang dimaksud dengan
"pengurusan" dalam ayat ini adalah management. Direksi dalam menentukan
kebijaksanaan pimpinan bank tidak hanya memperhatikan kepentingan ekonomi perusahaan
saja, akan tetapi juga pedoman-pedoman/petunjuk-petunjuk Bank Indonesia dalam
pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi dan moneter Pemerintah.
(2) Cukup jelas.
(3) Apabila mufakat tak tercapai dapat diambil keputusan atas dasar suara terbanyak.
Jika suara sama banyaknya, maka keputusan diserahkan kepada kebijaksanaan Direktur
Utama.
(4) Cukup jelas.
(5) Cukup jelas.
(6) Cukup jelas.
Pasal 10.
(1) Cukup jelas.
(2) Cukup jelas.
(3) Cukup jelas.
(4) Cukup jelas.
(5) Cukup jelas.
Pasal 11
(1) Dalam hal teriadinya
hubungan keluarga yang terlarang maka penetapan siapa diantara kedua anggota
Direksi tersebut yang boleh melanjutkan jabatannya didasarkan atas pertimbangan
obyektif sesuai dengan kepentingan bank.
(2) Cukup jelas.
(3) Mengingat kedudukan bank yang sangat vital dalam bidang ekonomi dan keuangan,
maka dalam pasal ini perlu ditentukan larangan jabatan rangkap, kecuali dengan
persetujuan Menteri Keuangan. Dalam hal Direksi merangkap pekerjaan lain yang
telah disetujui oleh Menteri Keuangan, maka harus diusahakan jangan sampai jabatan
yang dirangkap tersebut adalah imcompatible.
Pasal 12.
Cukup jelas.
Pasal 13.
Cukup jelas.
Pasal 14.
(1) Cukup jelas.
(2) Penunjukan seorang anggota Direksi atau pegawai bank yane telah mempunyai
kuasa umum atau khusus untuk mewakili Direksi dalam hal-hal yang khusus tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dengan adanya surat kuasa.
Lain halnya dengan seorang pegawai bank bukan pemegang kuasa dan seorang bukan
pegawai bank atau badan lain yang hanya dapat mewakili Direksi dengan adanya
suatu surat kuasa khusus yang diberikan kepadanya oleh Direksi.
Dalam hal tagihan dan perkara hukum antara bank dan anggota Direksi, bank diwakili
oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Pasal 15.
(1) Cukup jelas.
(2) Cukup jelas.
(3) Sebelum memangku jabatannya, anggota Dewan Pengawas harus mengucapkan sumpah
jabatan menurut peraturan yang berlaku. Untuk dapat diangkat sebagai anggota
Dewan Pengawas harus dipenuhi syarat-syarat tertentu dibawah ini:
a. bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila;
c. berwibawa;
d. jujur;
e. cakap/ahli;
f. adil;
g. tidak terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam gerakan kontra
revolusi G-30-S/P.K.I. atau organisasi- organisasi terlarang lainnya.
Untuk dapat diangkat sebagai
anggota Dewan Pengawas tidak perlu seorang pejabat dari sesuatu instansi resmi,
(4) Cukup jelas.
(5) Cukup jelas.
(6) Cukup jelas.
Pasal 16.
(1) Cukup jelas.
(2) Cukup jelas.
(3) Cukup jelas.
(4) Sebagai suatu lembaga keuangan milik Negara yang terutama bekerja dengan
uang dari masyarakat yang dititipkan kepadanya atas dasar kepercayaan maka bank
wajib memelihara dan membina kepercayaan tersebut.
Berhubung dengan itu Direksi dan Dewan Pengawas mempunyai tanggung jawab yang
berat atas segala usaha yang dilakukan oleh banknya. Mereka tidak dapat melepaskan/mengelakkan
segala tanggung jawabnya sehingga pada hakekatnya Direksi dan Dewan Pengawas
harus melakukan dengan sebaik-baiknya tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka
oleh Pemerintah dan masyarakat.
Oleh karena itu kepada Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan kewajiban
dari Direksi dan Dewan pengawas Bank.
Pasal 17.
(1) Cukup jelas.
(2) Cukup jelas.
(3) Cukup jelas.
(4) Cukup jelas.
(5) Cukup jelas.
Pasal 18.
(1) Sebagaimana dalam pasal-pasal sebelumnya telah dijelaskan, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang- undang Bank Indonesia 1968 dan Undang-undang Perbankan 1967, pengawasan dari Bank Indonesia terhadap Perbankan meliputi dua bidang yaitu:
a. bidang ekonomi perusahaan,
dan
b. bidang pelaksanaan kebijaksanaan moneter Pemerintah.
(2) Cukup jelas.
Pasal 19.
(1) Cukup jelas.
(2) Cukup jelas.
(3) Cukup jelas.
(4) Cukup jelas.
(5) Cukup jelas.
Pasal 20.
(1) Cukup jelas.
(2) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran usaha bank.
(3) Yang perlu mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas ialah perubahan-perubahan
dalam anggaran perusahaan dan rencana kerja yang bersifat prinsipil.
(4) Cukup jelas.
(5) Cukup jelas.
Pasal 21.
(1) Cukup jelas.
(2) Cukup jelas.
(3) Pemerintah dalam mengesahkan neraca dan perhitung-laba-ragi yang disusun
oleh Direksi menggunakan Direktorat Akuntan Negara untuk memeriksa neraca dan
perhitungan laba-rugi tersebut.
(4) Cukup jelas.
(5) Cukup jelas.
(6) Sisa laba sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini pada dasarnya merupakan
pendapatan Negara maka harus masuk dalam Kas Negara. Dalam penggunaan sisa laba
tersebut Pemerintah juga memperhatikan keperluan-keperluan di bidang sosial.
Pasal 22.
(1) Ketentuan ini tidak
berlaku bagi wewenang Menteri Keuangan serta hak dan kewajiban Bank Indonesia
untuk meminta segala keterangan guna melaksanakan tugasnya menurut ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Perbankan 1967 dan Undang-undang
Bank Indonesia 1968.
(2) Cukup jelas.
(3) Cukup jelas.
Pasal 23.
(1) Bank dibubarkan antara
lain karena dianggap tidak dapat lagi memenuhi tugasnya, atau dianggap tidak
diperlukan lagi oleh Pemerintah.
(2) Cukup jelas.
(3) Pembebasan tanggung jawab dengan sendirinya diberikan oleh Pemerintah setelah
memeriksa dan mengesahkan daftar-daftar pertanggunganjawab yang bertalian dengan
likwidasi itu dengan bantuan Direktorat Akuntan Negara.
(4) Cukup jelas.
Pasal 24.
Dalam peralihan hak dan
kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan maka untuk permodalan bank, bagi rekening-rekening
cadangan dan bagian sisa laba Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Exim yang
belum dibagikan, dipindahkan ke rekening modal bank.
Selama modal bank belum mencapai jumlah tersebut dalam Pasal 4, maka bagian
sisa laba bank yang menurut Pasal 21 ayat (6) huruf a diperuntukkan cadangan
umum dimasukkan ke rekening modal. Agar modal bank selekas-lekasnya terpenuhi,
maka tiap tahun Pemerintah menetapkan jumlah dari sisa laba termaksud Pasal
21 ayat (6)) huruf e yang harus dipindahkan ke rekening modal. Selambat-lambatnya
dalam waktu 1 tahun harus telah terbentuk susunan Direksi berdasarkan Undang-undang
ini.
Pasal 25.
Cukup jelas.
Pasal 26.
Cukup jelas.
Pasal 27.
Cukup jelas.
Pasal 28.
Saat berlakunya Undang-undang
ini perlu ditetapkan oleh Menteri Keuangan oleh karena persiapan-persiapan yang
diperlukan untuk menampung penyerahan segala hak dan kewajiban serta perlengkapan
dan kekayaan dari bekas Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Exim oleh Bank
Rakyat Indonesia kepada Bank Ekspor Impor Indonesia harus selesai tepat pada
waktunya, sehingga pada saat mulai berlakunya Undang-undang tersebut.
Bank Ekspor Impor Indonesia berdasarkan Undang-undang ini dapat melakukan tugasnya
denga n lancar.
--------------------------------
CATATAN
Kutipan: LEMBARAN NEGARA
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG