Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 19 TAHUN 1965 (19/1965)

Tanggal: 1 SEPTEMBER 1965 (JAKARTA)

Sumber: LN 1965/84; TLN NO. 2779

Tentang: DESAPRAJA SEBAGAI BENTUK PERALIHAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA DAERAH TINGKAT III DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

Indeks: DAERAH TINGKAT III DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DESAPRAJA.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan menurut Undang-undang Dasar 1945 yang berlaku kembali sejak Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959, maka segala peraturan-perundangan tata-perdesaan umumnya, yang masih mengandung unsur-unsur dan sifat-sifat kolonial-feodal harus diganti dengan satu Undang-undang Nasional kedesaan yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia;
b. bahwa Undang-undang Nasional termaksud harus menjamin tataperdesaan yang lebih dinamis dan penuh daya-guna dalam rangka menyelesaikan Revolusi Nasional yang Demokratis dan Pembangunan Nasional Semesta, sesuai dengan isi dan jiwa Manifesto Politik sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dan pedoman-pedoman pelaksanaannya yang telah diperkuat dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969;
c. bahwa berpedoman pada pidato Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1964 (TAVIP) dan Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang Nasional termaksud dalam sub b haruslah menjamin bahwa semua kesatuan masyarakat hukum yang ada sekarang dapat selekas mungkin dijadikan atau ditingkatkan menjadi Daerah tingkat III, dengan atau tanpa melalui bentuk peralihan Desapraja.

Memperhatikan:

a. Usul Panitia Negara yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia REFR DOCNM="61kp514">No. 514 tahun 1961 dan REFR DOCNM="61kp547">No. 547 tahun 1961;
b. Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Mandataris M.P.R.S. dimuka Sidang Umum ke III Majelis Permusyawarat- an Rakyat Sementara tanggal 11 April 1965.

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 18 dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/ MPRS/1960; No. V/MPRS/1965, No. VI/MPRS/1965 dan No. VIII/MPRS/1965;
3. Undang-undang REFR DOCNM="65uu018">No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 83);
4. Undang-undang REFR DOCNM="60uu005">No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104) Ketetapan Ketiga.

Mendengar:

Presidium Kabinet Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

KESATU:
Mencabut :

1. Inlandsche Gemeente Ordonnantie Java en Madoera (Stbld. 1906 No. 83) dengan segala perubahan dan tambahannya;
2. Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (Stbld. 1938 No. 490 jo. Stbld. 1938 No. 681);
3. Reglement op de verkiezing, de schorsing en het ontslag van de hoofden der Inlandsche Gemeenten op Java en Madoera (Stbld. 1907 No. 212) dengan segala perubahan dan tambahannya;
4. Nieuwe regelen omtrent de splitsing en samenvoeging van Dessa's op Java en Madoera met uitzondering van de Vorstenlanden (Bibblad No. 9308);
5. Hoogere Inlandsche Verbanden Ordonantie Buitengewesten (Stbld. 1931 No. 507) dengan segala perubahan dan tambahannya;
6. Osamu Seirei No. 7 tahun 2604 (1944) dan lain-lain peraturan-perundangan tentang kedesaan selama pemerintahan pendudukan Jepang;
7. Semua peraturan-perundangan dan lain-lain peraturan tentang kedesaan yang termuat dalam berbagai Rijksbladen dari bekas-bekas Swapradja-swapradja dan Derah Istimewa, dari bekas- bekas Negara-negara bagian dan Daerah-daerah bagian semasa Republik Indonesia Serikat;
8. Semua peraturan-perundangan dan peraturan-peraturan lainnya tentang kedesaan, baik dari Pemerintah Pusat, maupun dari sesuatu Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan Undang- undang ini.

KEDUA:

Menetapkan:

Undang-undang tentang Desapraja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.
Yang dimaksud dengan Desapraja dalam Undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri.

Pasal 2.
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan perkataan:
a. "Daerah" adalah daerah menurut ketentuan dan pengertian Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
b. "Daerah atasan" adalah Daerah tingkat II dan Daerah tingkat I yang menjadi atasan dari Desapraja;
c. "Instansi atasan" adalah Pemerintah Daerah tingkat II, Pemerintah Daerah tingkat I dan Pemerintah Pusat dengan segala Departemen dan Jawatannya baik di Pusat maupun yang berada di Daerah-daerah tingkat I dan tingkat II;
d. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Daerah menurut ketentuan dan pengertian Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
e. "Kepala Daerah" adalah Kepala Daerah menurut ketentuan dan pengertian Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
f. "Peraturan-perundangan" adalah Peraturan Pemerintah dan/ atau Undang-undang serta peraturan-peraturan dan perundang- undangan lainnya yang mempunyai kekuatan hukum yang setingkat dengan Peraturan Pemerintah dan Undang-undang. Dan jika disebutkan "peraturan yang lebih tinggi tingkatannya" diartikan juga termasuk Peraturan-peraturan Daerah atasan dari Desapraja;
g. "Gabungan" atau "penggabungan" adalah persatuan dan penyatuan yang merupakan kesatuan, tidak berbentuk atau bersifat federasi;
h. "Dukuh" adalah bagian dari Desapraja yang merupakan kelompok perumahan tempat tinggal sejumlah penduduk yang biasanya disebut dusun, desa, dukuh, kampung dan sebagainya semacam itu, sedang penggunaan kata "dukuh" adalah untuk menyebut dengan satu kata nama-nama yang bermacam-macam itu;
i. "Keputusan" dapat diartikati juga peraturan.

Pasal 3
(1) Desapraja adalah badan hukum.
(2) Di dalam dan di luar pengadilan Desapraja diwakili oleh Kepala Desapraja.
(3) Apabila Kepala Desapraja berhalangan menjalankan kewajibannya, maka ia diwakili oleh Pamong Desapraja yang berhak menurut ketentuan yang temaksud dalam pasal 16.
(4) Dalam hal-hal yang bersifat khusus Kepala Desapraja dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya.

Pasal 4.
(1) Berdasarkan kepentingan umum atas usul Pemerintah Daerah tingkat II dan setelah memperhatikan pendapat Badan Musyawarah Desapraja yang bersangkutan, beberapa Desapraja dapat digabungkan menjadi satu Desapraja;
(2) Berdasarkan keputusan Badan Musyawarah Desapraja masing-masing, Desapraja-desapraja dapat menggabungkan diri menjadi satu Desapraja.
(3) Penggabungan termasud dalam ayat (1) atau (2) ditetapkan dengan peraturan Daerali tingkat I yang memuat juga ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian segala akibat dari penggabungan tersebut.
(4) Peraturan Daerah termaksud dalam ayat (3) tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5.
(1) Berdasarkan kepentingan umum, atas usul Pemerintah Daerah tingkat II dan setelah memperhatikan pendapat Badan Musyawarah Desapraja yang bersangkutan, sesuatu Desapraja dapat di- pecah menjadi lebilh kecil.
(2) Pemecahan termaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Daerah tingkat I yang mcmuat juga ketentuan-ketentuan tentang penyelesaikan segala akibat dari pemecahan tersebut.
(3) Peraturan Daerah termaksud dalam ayat (2) tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6
(1) Ditiap-tiap Daerah tingkat 1, Desapraja dicatat dalam suatu daftar yang diselenggarakan oleh Kepala Daerah termaksud dan merupakan daftar induk Desapraja dalam Daerah tersebut.
(2) Perubahan nama, luas dan batas daerah sesuatu Desapraja ditetapkan dengan keputusan Pemerintah Daerah tingkat I berdasarkan usul Pemerintah Daerah tingkat II yang bersangkutan.

BAB II.
BENTUK DAN SUSUNAN ALAT-ALAT KELENGKAPAN
DESAPRAJA.

BAGIAN I.

Ketentuan Umum.

Pasal 7.
Alat-alat kelengkapan Desapraja terdiri dari Kepala Desapraja, Badan Musyawarah Desapraja, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas Desapraja dan Badan Pertimbangan Desapraja.

BAGIAN II.

Tentang Kepala Desapraja.

Pasal 8.
(1) Kepala Desapraja adalah penyelenggara utama urusan rumah-tangga Desapraja dan sebagai alat Pemerintah Pusat.
(2) Kepala Desapraja mengambil tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan penting setelah memperoleh persetujuan Badan Musyawarah Desapraja.
Pasal 9.
(1) Kepala Desapraja dipilih langsung oleh penduduk Desapraja yang sudah berumur 18 tahun atau sudah (pernah) kawin dan menurut adat-kebiasaan setempat sudah menjadi warga Desapraja yang bersangkutan.
(2) Kepala Desapraja diangkat oleh Kepala Daerah tingkat I dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya tiga orang calon, berdasarkan hasil pemilihan yang sah, untuk suatu masa jabatan paling lama delapan tahun. Kepala Daerah tingkat I dapat menguasakan kewenangan tersebut kepada Kepala Daerah tingkat II yang bersangkutan.
(3) Peraturan pemilihan, pengangkatan dan pengesahan, pemecatan sementara dan pemberhentian Kepala Desapraja ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tingkat I dengan memperhatikan adat-kebiasaan setempat.
(4) Peraturan termaksud dalam ayat (3) tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10.
Yang dapat dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desapraja ialah penduduk yang menurut adat-kebiasaan setempat telah menjadi warga Desapraja, yang:
a. sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun;
b. berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia;
c. menyetujui Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kepribadian Indonesia yang berarti bersedia turut serta aktif melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959 dan pedoman-pedoman pelaksanaannya,
d. tidak sedang dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
e. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan dan sekurang-kurangnya berpendidikan tamat Sekolah Dasar atau berpengetahuan yang sederajat dengan itu.

Pasal 11.
Ketentuan-ketentuan mengenai larangan-larangan berhubung dengan rangkapan jabatan Kepala Desapraja diatur oleh Pemerintah Daerah tingkat I.

Pasal 12.
(1) Kepala Desapraja tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan Badan Musyawarah Desapraja.
(2) Kepala Desapraja berhenti karena meninggal dunia, atau diberhentikan oleh Kepala Daerah tingkat I atas usul Kepala Daerah Tingkat II;
a. atas permintaan sendiri;
b. karena berakhir masa jabatannya;
c. karena tidak memenuhi lagi sesuatu syarat termaksud dalam pasal 10;
d. karena tidak mentaati larangan-larangan rangkapan jabatan termaksud dalam pasal 11.

Pasal 13.
(1) Penghasilan Kepala Desapraja berdasarkan pedoman Menteri Dalam Negeri ditetapkan dengan keputusan Badan Musyawarah Desapraja dan dimasukkan dalam anggaran keuangan Desapraja.
(2) Keputusan termaksud dalam ayat (1) tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Kepala Daerah tingkat II.

Pasal 14.
(1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desapraja mengangkat sumpah menurut cara agamanya atau mengucapkan janji menurut kepercayaannya dalam Sidang Badan Musyawarah Desapraja dihadapan Kepala Daerah tingkat II atau petugas yang ditunjuknya.
(2) Susunan kata-kata sumpah atau janji termaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
"Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desapraja .................. langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.
Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desapraja dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan-perundangan yang berlaku bagi Republik Indonesia.
Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara, Daerah dan Desapraja dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Daerah, Desapraja, Pemerintah dan Petugas Negara.
Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia pada umumnya dan memajukan kesejahteraan Rakyat dalam daerah Desapraja pada khususnya dan akan setia kepada Negara, Bangsa dan Republik Indonesia".

Pasal 15.
(1) Menteri Dalam Negeri menetapkan nama jabatan, tanda jabatan dan pakaian seragam Kepala Desapraja dan Pamong Desapraja.
(2) Dengan peraturan Daerah tingkat I dapat ditetapkan :
a. gelar Kepala Desapraja menurut adat-kebiasaan setempat;
b. pakaian Kepala Desapraja menurut adat-kebiasaan setempat;
c. tanda jabatan petugas dan pegawai Desapraja yang dianggap perlu.

Pasal 16.
(1) Dalam hal Kepala Desapraja berhalangan atau tidak dapat melakukan tugas kewajibannya, ia diwakili oleh seorang Pamong Desapraja sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
(2) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Kepala Desapraja disebabkan hal-hal yang dimaksud pada pasal 12 ayat (2), apabila dianggap perlu, diadakan pemilihan Kepala Desapraja baru.

BAGIAN III.

Tentang Badan Musyawarah Desapraja.

Pasal 17.
(1) Badan Musyawarah Desapraja adalah perwakilan dari masyarakat Desapraja.
(2) Jumlah anggota dan perubahan jumlah anggota Badan Musyawarah Desapraja ditetapkan untuk setiap Desapraja oleh Pemerintah Daerah tingkat II, sedikit-dikitnya 10 dan sebanyak-banyaknya 25 orang, tidak termasuk Ketua.
(3) Keanggotaan Badan Musyawarah Desapraja berlaku untuk masa empat tahun.
(4) Anggota yang mengisi lowongan keanggotaan antar waktu, duduk dalam Badan Musyawarah Desapraja hanya selama sisa masa empat tahun tersebut.
(5) Anggota-anggota Badan Musyawarah Desapraja dipilih secara langsung oleh penduduk Desapraja yang sudah berumur 18 tahun atau sudah (pernah) kawin dan menurut adat-kebiasaan setempat sudah menjadi warga Desapraja yang bersangkutan.
(6) Peraturan pemilihan, pengangkatan dan penggantian anggota Badan Musyawarah Desapraja ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tingkat I, dengan mengingat pula adat-kebiasaan setempat serta seboleh-bolehnya menjamin bahwa semua dukuh dalam daerah Desapraja sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil.
(7) Peraturan Daerah tingkat I termaksud dalam ayat (6) tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 18.
Yang dapat menjadi anggota Badan Musyawarah Desapraja ialah penduduk yang menurut adat-kebiasaan setempat telah menjadi warga Desapraja, yang :
a. sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun;
b. bertempat tinggal pokok dalam daerah Desapraja yang bersangkutan;
c. cakap menulis dan membaca bahasa Indonesia dalam huruf latin;
d. tidak sedang dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
e. menyetujui Undang-undang Dasar 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kepribadian Indonesia, yang berarti bersedia turut serta aktif melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959 dan pedoman-pedoman pelaksanaannya;
f. tidak menjadi anggota/bekas anggota sesuatu partai/organisasi yang menurut peraturan perundangan yang berlaku dinyatakan dibubarkan/terlarang oleh yang berwajib, kecuali mereka yang dengan perkataan dan perbuatan membuktikan persetujuannya dengan apa yang tersebut dalam sub c, menurut penilaian Kepala Daerah Tingkat II dan disetujui oleh Kepala Daerah tingkat I.

Pasal 19.
Anggota Badan Musyawarah Desapraja tidak boleh merangkap:
a. jabatan Kepala Desapraja, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja dan petugas serta pegawai Desapraja yang bertanggung-jawab tentang keuangan kepada Desapraja yang bersangkutan;
b. lain-lain jabatan pekerjaan yang akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah tingkat I.

Pasal 20.

(1) Anggota Badan Musyawarah Desapraja berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan karena:
a. atas permintaan sendiri;
b. berakhir masa jabatannya;
c. tidak lagi memenuhi sesuatu syarat seperti termaksud dalam pasal 18;
d. melanggar ketentuan larangan rangkapan jabatan seperti termaksud dalam pasal 19.
(2) Keputusan pemberhentian termaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desapraja yang bersangkutan.
(3) Terhadap keputusan termaksud dalam ayat (2), dalam waktu satu bulan setelah menerima keputusan itu, anggota yang bersangkutan dapat memajukan banding kepada Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 21.
(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua Wakil-wakil Ketua dan anggota Badan Musyawarah Desapraja mengangkat sumpah menurut cara agamanya atau berjanji menurut kepercayaannya dihadapan Kepala Daerah Tingkat II atau petugas yang ditunjuknya.
(2) Pengangkatan sumpah atau janji dari anggota Badan Musyawarah Desapraja yang mengisi lowongan antar-waktu dilakukan dihadapan Ketua Badan Musyawarah Desapraja.
(3) Susunan kata-kata sumpah (janji) termaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2) dengan penyesuaian seperlunya.

Pasal 22.
(1) Pimpinan Badan Musyawarah Desapraja terdiri dari Ketua dan Wakil-wakil ketua.
(2) Kepala Desapraja karena jabatannya menjadi Ketua Badan Musyawarah Desapraja.
(3) Wakil-wakil Ketua Badan Musyawarah Desapraja dipilih oleh dan dari anggota Badan Musyawarah Desapraja dan disahkan oleh Kepala Daerah Tingkat II.
(4) Selama Ketua dan Wakil-wakil Ketua belum ada, Badan Musyawarah Desapraja berapat dibawah pimpinan salah seorang anggota yang tertua usianya.

BAGIAN IV.

Sidang dan rapat Badan Musyawarah Desapraja.

Pasal 23.
(1) Badan Musyawarah Desapraja mengadakan sidang sedikit- dikitnya sekali dalam tiga bulan atas panggilan Ketua. Sidang dapat juga diadakan setiap waktu bila dianggap perlu oleh Ketua atau atas permintaan sedikit-dikitnya sepertiga dari jumlah anggota.
(2) Rapat-rapat Badan Musyawarah Desapraja dipimpin oleh Ketua atau Wakil-Ketua. Apabila Ketua-ketua dan Wakil-wakil Ketua berhalangan, rapat dapat dipimpin oleh salah seorang anggota yang tertua usianya.
(3) Untuk kepentingan rapat-rapatnya, Badan Musyawarah, Desapraja dapat membuat peraturan tata-tertib yang harus disahkan oleh Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan petunjuk Kepala Daerah tingkat I.

Pasal 24.
(1) Badan Musyawarah Desapraja dapat mengadakan rapat dan menambil keputusan apabila dihadiri oleh sedikit-dikitnya dua pertiga jumlah anggota.
(2) Badan Musyawarah Desapraja mengambil keputusan dengan kata mufakat atas dasar kebijaksanaan musyawarah.
(3) Jika tidak terdapat kata mufakat, pimpinan dapat mengambil kebijaksanaan untuk menangguhkan pembicaraan dan setelah pembicaraan diteruskan kata mufakat belum juga tercapai, maka keputusan atas soal yang dimusyawarahkan itu diserahkan kepada Pimpinan Badan Musyawarah Desapraja.
Jika dalam musyawarah Pimpinan itu mengenai soal yang dimaksud kata mufakat belum juga tercapai, keputusan terakhir diserahkan kepada Ketua.

BAGIAN V.

Tentang Pamong Desapraja.

Pasal 25.
(1) Pamong Desapraja adalah pembantu Kepala Desapraja yang mengepalai sesuatu dukuh dalam lingkungan daerah Desapraja, yang masa jabatannya paling lama delapan tahun.
(2) Pamong Desapraja adalah penduduk dukuh yang bersangkutan, dan dipilih oleh Badan Musyawarah Desapraja dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya tiga orang calon, yang diajukan oleh Kepala Desapraja.
(3) Pamong Desapraja memulai jabatannya sesudah diangkat oleh Kepala Daerah tingkat II.
(4) Peraturan pemilihan, pengangkatan, pemecatan sementara dan pemberhentian Pamong Desapraja ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tingkat I.
(5) Peraturan termaksud dalam ayat (4) tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 26.
(1) Syarat-syarat untuk menjadi Kepala Desapraja termaksud dalam pasal 10 berlaku juga untuk Pamong Desapraja.
(2) Ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 11 dan 12 tentang larangan rangkapan jabatan dan tentang pemberhentian yang berlaku untuk Kepala Desapraja, berlalu juga untuk Pamong Desapraja, dengan penyesuaian seperlunya.
(3) Sebelum memangku jabatannya, Pamong Desapraja mengangkat sumpah menurut cara agamanya atau mengucapkan janji menurut kepercayaannya dalam Sidang Badan Musyawarah Desapraja dihadapan Kepala Desapraja atau wakilnya.
(4) Susunan kata-kata sumpah/janji termaksud dalam ayat (3) adalah sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2) dengan penyesuaian seperlunya.

Pasal 27.
(1) Penghasilan Pamong Desapraja berdasarkan pedoman Menteri Dalam Negeri ditetapkan dengan keputusan Badan Musyawarah Desapraja dan dimasukkan dalam anggaran keuangan Desapraja.
(2) Keputusan termaksud dalam ayat (1) tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Kepala Daerah tingkat II.

BAGIAN VI.

Tentang Panitera, Petugas dan Pegawai Desapraja.

Pasal 28.
(1) Panitera Desapraja adalah pegawai Desapraja yang memimpin penyelenggaraan tata-usaha Desapraja dan tata-usaha Kepala Desapraja dibawah pimpinan langsung Kepala Desapraja.
(2) Panitera Desapraja diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desapraja dengan persetujuan Badan Musyawarah Desapraja.
(3) Apabila diperlukan Kepala Desapraja dapat mengangkat pegawai pembantu Panitera Desapraja.

Pasal 29.
(1) Penghasilan Panitera dan pegawai Desapraja lainnya ditetapkan oleh Kepala Desapraja berdasarkan peraturan yang diputuskan oleh Badan Musyawarah Desapraja menurut pedoman Menteri Dalam Negeri dan dimasukkan dalam anggaran keuangan Desapraja
(2) Peraturan Desapraja termaksud dalam ayat (1) tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Kepala Daerah tingkat II.

Pasal 30.
(1) Petugas Desapraja yang melakukan sesuatu tugas tertentu dalam hal-hal yang bersangkutan dalam urusan agama, keamanan, pengairan atau lain-lain menurut adat-kebiasaan setempat, adalah pembantu-pembantu Kepala Desapraja dan Pamong Desapraja dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga Desapraja.
(2) Petugas-petugas termaksud dalam ayat (1) seperti Penghulu, Chatib, Modin, Djogobojo, Kebajan, Ulu-ulu dan pejabat-pejabat semacam itu dengan nama lain atau pejabat-pejabat lainnya menurut adat-kebiasaan setempat, diadakan menurut keperluannya.
(3) Petugas-petugas termaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desapraja dengan persetujuan Badan Musyawarah Desapraja.

Pasal 31.
(1) Penghasilan Petugas Desapraja berdasarkan pedoman Menteri Dalam Negeri diatur dengan Peraturan Desapraja dan dimasukkan dalam anggaran keuangan Desapraja.
(2) Peraturan terrnaksud dalam ayat (1), tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Kepala Daerah Tingkat II.
(3) Kepala Desapraja menetapkan cara pemberian penghasilan termaksud dalam ayat (1), setelah memperhatikan usul-usul Pamong Desapraja.

BAGIAN VII.

Tentang Badan Pertimbangan Desapraja.

Pasal 32.
(1) Disetiap Desapraja dapat diadakan Badan Pertimbangan Desapraja.
(2) Jumlah anggota Badan Pertimbangan Desapraja ditetapkan oleh Badan Musyawarah Desapraja sedikit-dikitnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya separo dari jumlah anggota Badan Musyawarah Desapraja.
(3) Anggota Badan Pertimbangan Desapraja ditetapkan oleh Kepala Desapraja dengan persetujuan Badan Musyawarah Desapraja dari antara orang-orang yang berpengaruh dan dihormati oleh masyarakat Desapraja untuk satu masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Kepala Desapraja.
(4) Tentang terbentuknya Badan Pertimbangan Desapraja dan susunan anggota-anggotanya dilaporkan oleh Kepala Desapraja kepada Kepala Daerah tingkat II.

Pasal 33.
(1) Badan Pertimbangan Desapraja bertugas memberikan nasehat yang diminta atau yang tidak diminta oleh Kepala Desapraja.
(2) Badan Pertimbangan Desapraja mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu oleh Kepala Desapraja.
(3) Rapat-rapat Badan Pertimbangan Desapraja dipimpin oleh Kepala Desapraja.

BAB III.
TUGAS KEWENANGAN DESAPRAJA.

BAGIAN I.

Ketentuan umum.

Pasal 34.
(1) Desapraja berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.
(2) Segala tugas kewenangan yang telah ada berdasarkan hukum adat atau peraturan-perundangan dan peraturan-peraturan Daerah atasan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini tetap menjadi tugas kewenangan Desapraja sejak saat berlakunya Undang-undang ini.
(3) Dengan sesuatu peraturan-perundangan atau peraturan Daerah atasan tugas kewenangan Desapraja termaksud dalam ayat (2)dapat diubah, dikurangi atau ditambah.

Pasal 35.
(1) Dengan Peraturan Daerah, Daerah tingkat II dapat memisahkan sebagian atau seluruhnya urusan tertentu dari urusan rumahtangganya untuk diurus sendiri oleh Desapraja.
(2) Penyerahan urusan rumah-tangga termaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan alat-alat dan sumber keuangan yang diperlukan.

Pasal 36.
(1) Desapraja diwajibkan melaksanakan tugas pembantuan dari instansi-instansi Pemerintah atasannya.
(2) Desapraja memberikan pertanggungan-jawab atas tugas pembantuan termaksud dalam ayat (1) kepada instansi yang berwenang.
(3) Untuk melaksanakan tugas-tugas pembantuan termaksud dalam ayat (1) kepada Desapraja diberikan ganjaran.

BAGIAN II.

Tentang tugas pembantuan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 37.
(1) Sesuatu organisasi kemasyarakatan yang daerah organisasinya dan pekerjaannya bersifat mendatar hanya terbatas dalam daerah Desapraja dapat diberi tugas pembantuan untuk menyelenggarakan sesuatu tugas kewenangan Desapraja.
(2) Desapraja berwenang mengatur dan mengawasi serta memberikan bantuan-bantuan yang perlu kepada organisasi-organisasi termaksud dalam ayat (1).

BAGIAN III.

Tentang keputusan-keputusan dan pembelaan.

Pasal 38.
(1) Desapraja berwenang mengambil keputusan-keputusan untuk kepentingan rumah-tangga daerahnya dan menjalankan peraturan-peraturan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desapraja.
(2) Segala keputusan termaksud dalam ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atas peraturan perundangan/ peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Pasal 39.
Segala keputusan Desapraja harus diumumkan menurut cara kebiasaan setempat atau menurut cara yang ditentukan oleh Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 40.
Desapraja dapat mengusahakan dan membela kepentingan Desapraja dan penduduknya kehadapan Pemerintah Daerah atasannya.

BAGIAN IV.

Tentang kerjasama antar Desapraja/Daerah.

Pasal 41.
(1) Dua Desapraja atau lebih dapat bersama-sama mengatur dan mengurus kepentingan bersama.
(2) Keputusan untuk bekerja sama termaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah Desapraja yang bersangkutan.
(3) Keputusan terrnaksud dalam ayat (2) tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Kepala Daerah tingkat II.

Pasal 42.
(1) Desapraja dan Daerah tingkat III dapat bersama-sama mengatur dan mengurus kepentingan bersama.
(2) Keputusan untuk bekerja sama termaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah Desapraja dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat III yang bersangkutan.
(3) Keputusan-keputusan termaksud dalam ayat (2) tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Kepala Daerah tingkat II.

Pasal 43.
Keputusan bekerja sama antar Desapraja termaksud dalam pasal 41 dan keputusan bekerja sama antara Desapraja dengan Daerah tingkat III termaksud dalam pasal 42, tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Kepala Daerah tingkat I apabila Desapraja-desapraja atau Desapraja dan Daerah tingkat III tersebut tidak terletak dalam satu lingkungan Daerah tingkat II.

Pasal 44.
(1) Jika tidak terdapat persesuaian faham antara pihak-pihak yang bekerja sama termaksud dalam pasal 41 dan 42 baik mengenai perubahan atau pencabutan, maupun mengenai cara pelaksanaan peraturan kerjasama termaksud, maka perubahan, pencabutan atau cara pelaksanaan tersebut diputuskan oleh Kepala Daerah tingkat II.
(2) Dalam hal tidak terdapatnya persesuaian faham termaksud dalam ayat (1) terjadi antara pihak-pihak yang bekerja sama termaksud dalam pasal 43, maka yang mengambil keputusan adalah Kepala Daerah tingkat I.
(3) Desapraja atau Daerah tingkat III yang berkepentingan dapat memajukan banding kepada Kepala Daerah tingkat I terhadap keputusan Kepala Daerah tingkat II termaksud dalam ayat (1) atau kepada Menteri Dalam Negeri terhadap keputusan Kepala Daerah tingkat I termaksud dalam ayat (2), selambat-lambatnya sebulan setelah keputusan-keputusan tersebut diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
BAGIAN V.

Tentang melalaikan tugas kewenangan.

Pasal 45.
(1) Jika ternyata Desapraja melalaikan tugas kewenangan termaksud dalam pasal 34 ayat (1) sehingga merugikan Desapraja dan penduduknya atau merugikan Negara dan Daerah, maka Pemerintah Daerah tingkat I menentukan cara bagaimana Desapraja yang bersangkutan harus diurus.
(2) Penilaian atas kelalaian Desapraja termaksud dalam ayat (1) dinyatakan oleh Kepala Daerah tingkat II berdasarkan hak pengawasan Daerah tingkat II atas Desapraja bawahannya.
(3) Sementara menunggu ketentuan Pemerintah Daerah tingkat I termaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah tingkat II dapat menunjuk Kepala Desapraja atau salah seorang Pamong Desapraja atau seseorang petugas lainnya untuk menjalankan tugas kewenangan Desapraja sementara waktu.
(4) Apabila berhubung dengan sesuatu hal Badan Musyawarah Desapraja tidak dapat menjalankan tugas kewenangan tersebut dijalankan sendiri oleh Kepala Desapraja atas ketetapan Kepala Daerah tingkat II.

BAB IV.
HARTA BENDA, KEUANGAN, DAN PENGHASILAN
DESAPRAJA.

BAGIAN I.

Tentang harta-benda kekayaan Desapraja.

Pasal 46.
Segala harta benda kekayaan dan segala sumber penghasilan menurut adat atau peraturan-perundangan dan peraturan Daerah atasan yang telah ada pada waktu Undang-undang ini berlaku, seluruhnya menjadi harta-benda kekayaan dan sumber penghasilan Desapraja.

Pasal 47.
(1) Dengan peraturan Daerah, Pemerintah Daerah tingkat II dapat menetapkan ketentuan-ketentuan umum mengenai harta-benda kekayaan dan sumber-sumber penghasilan Desapraja.
(2) Peraturan termaksud dalam ayat (1) tidak berlaku sebelum disahkan oleh Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 48.
Keputusan-keputusan Desapraja mengenai:
a. penjualan, penyewaan, peminjaman, pemindahan hak atau pengepakan harta-harta kekayaan atau sumber-sumber penghasilan Desapraja, baik sebagian atau seluruhnya;
b. mengadakan pinjaman uang dengan atau tidak dengan menjaminkan harta-benda kekayaan atau sumber-sumber penghasilan Desapraja;
c. penghapusan tagihan-tagihan, sebagian atau seluruhnya;
d. mengadakan persetujuan penyelesaian perkara secara damai;
e. dan lain-lain keputusan yang membawa akibat pembebanan terhadap harta-benda kekayaan dan sumber-sumber penghasilan Desapraja, tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Kepala Daerah tingkat II.

BAGIAN II.

Tentang hasil usaha gotong-royong.

Pasal 49.
(1) Desapraja dapat mengerahkan tenaga gotong-royong pada setiap waktu diperlukan bagi usaha-usaha yang menjadi kepenting an bersama dari masyarakat Desapraja berdasarkan keputusan Badan Musyawarah Desapraja.
(2) Pengerahan tenaga gotong-royong selain dari yang termaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan adat-kebiasaan setempat.

Pasal 50.
Kepala Desapraja dapat mengerahkan tenaga gotong-royong dari masyarakat Desapraja tanpa keputusan Badan Musyawarah Desapraja, jika pengerahan tenaga itu diperlukan secara mendadak untuk melawan dan mengatasi bahaya alam atau serangan hama tanaman penduduk.

Pasal 51.
(1) Desapraja harus mempunyai dan memelihara daftar yang memuat perhitungan dan alasan serta hasil-hasil dari pengerahan tenaga gotong-royong termaksud dalam pasal 49 dan 50 dengan disertai nilai dalam mata uang, baik nilai harga maupun nilai jasa.
(2) Pemerintah Daerah tingkat II dapat menetapkan peraturan yang membatasi pengerahan tenaga gotong-royong dalam setahun.

BAGIAN III.

Tentang sumber-sumber penghasilan Desapraja.

Pasal 52.
(1) Desapraja berhak mendapat hasil dari perusahaan Desapraja atau bagian hasil dari perusahaan Daerah atasan.
(2) Keputusan Desapraja untuk membangun perusahaan Desapraja termaksud dalam ayat (1) tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Kepala Daerah tingkat II.

Pasal 53.
(1) Desapraja berhak melangsungkan pemungutan pajak yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan perpajakan yang berlaku.
(2) Desapraja berhak memungut retribusi.
(3) Peraturan tentang pajak dan retribusi termaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Badan Musyawarah Desapraja dan peraturan ini tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Kepala Daerah tingkat II.
(4) Pengembalian atau penghapusan pajak Desapraja tidak dapat dilakukan kecuali dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam peraturan pajak Desapraja yang bersangkutan.

Pasal 54.
Kepada Desapraja dapat:
a. diserahkan pajak Daerah;
b. diberikan sebagian dari hasil pungutan pajak daerah;
c. diberikan bantuan lain dari instansi atasan dalam bentuk apapun.

Pasal 55.
Selain dari sumber-sumber penghasilan termaksud dalam pasal 52, 53 dan 54 Desapraja dapat memperoleh penghasilan dari pinjaman dan lain-lain hasil usaha yang sesuai dengan kepribadian Indonesia.

Pasal 56.
Untuk menjalankan perkara hukum mengenai tuntutan penagihan piutang oleh Desapraja, harus ada penetapan dari Badan Musyawarah Desapraja.

BAGIAN IV.

Tentang pengelolaan, tanggung jawab keuangan dan
anggaran keuangan Desapraja.

Pasal 57.
(1) Semua keuangan Desapraja dimasukan dalam satu kas.
(2) Cara mencatur dan mengurus administrasi keuangan Desapraja ditentukan dengan Peraturan Daerah tingkat II berdasarkan pedoman Kepala Daerah tingkat I.

Pasal 58.
(1) Setiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan Oktober, Badan Musyawarah Desapraja menetapkan anggaran keuangan Desapraja untuk tahun dinas berikutnya yang disusun menurut petunjuk Kepala Daerah tingkat II. Selama berlakunya tahun dinas, Badan Musyawarah Desapraja dapat mengadakan perubahan anggaran keuangan.
(2) Semua pengeluaran dan pemasukan uang harus dimasukkan dalam anggaran keuangan.
(3) Anggaran induk dan perubahannya tidak dapat dilaksanakan sebelum disahkan oleh Kepala Daerah tingkat II.
(4) Jika anggaran keuangan Desapraja tidak dapat disahkan, maka pcnolakan pengesahan itu harus dilakukan dengan surat keputusan yang mengandung alasan-alasan penolakan dan diberitahukan kepada Desapraja dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan sesudah anggaran keuangan termaksud diterima oleh Kepala Daerah Tingkat II.
(5) Jika anggaran keuangan seluruhnya ditolak, maka dalam jangka waktu dua bulan sesudah menerima penolakan itu, Desapraja yang bersangkutan harus mengajukan anggaran induk yang baru dan sebelum anggaran induk yang baru ini disahkan, Desapraja yang bersangkutan menggunakan anggaran tahun yang baru lalu sebagai pedoman bekerja.
(6) Jika penolakan hanya mengenai sebagian dari anggaran induk, maka pasal-pasal yang tidak disahkan setelah ditinjau kembali dapat diajukan lagi sebagai anggaran tambahan.
(7) Tahun anggaran berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
(8) Setiap tahun dibuat pertanggungan-jawab anggaran menurut petunjuk Kepala Daerah tingkat II berdasarkan pedoman Kepala Daerah tingkat I.

BAB V.
PENGAWASAN DAN BIMBINGAN ATAS DESAPRADJA

BAGIAN I

Ketentuan umum.

Pasal 59.
(1) Bila untuk menjalankan sesuatu keputusan Desapradja harus ditunggu pengesahan lebih dahulu dari Kepala Daerah tingkat II, keputusan itu dapat dijalankan apabila Kepala Daerah tingkat II yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan terhitung mulai hari keputusan itu diterima untuk mendapat pengesahan, tidak mengambil ketentuan.
(2) Jangka waktu tiga bulan termaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang selama-lamanya tiga bulan lagi oleh Kepala Daerah tingkat II.
(3) Untuk kepentingan pengawasan, Desapraja berkewajiban memberikan segala keterangan yang diminta oleh Pemerintah Daerah atasannya atau oleh petugas-petugas yang ditunjuknya.

Pasal 60.
(1) Pemerintah Daerah tingkat II memberikan bimbingan kepada Desapraja bawahannya untuk menjamin kelancaran pelak- sanaan tugas kewenangan Desapraja.
(2) Untuk kepentingan termaksud dalam ayat (1) dimana perlu atau atas permintaan Desapraja yang berkepentingan, Pemerintah Daerah tingkat II dapat memperbantukan sementara waktu petugas-petugasnya.

BAGIAN II.

Pertangguhan dan pembatalan.

Pasal 61.
(1) Keputusan Desapraja yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan-perundangan/peraturan yang lebih tinggi tingkatannya atau dengan adat-kebiasaan setempat, dapat ditangguhkan atau dibatalkan pelaksanaannya oleh Kepala Daerah tingkat II.
(2) Keputusan Kepala Daerah tingkat II yang mempertangguhkan atau membatalkan pelaksanaan keputusan Desapraja termaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Desapraja yang bersangkutan dengan disertai keterangan dan alasannya.
(3) Pembatalan sesuatu keputusan Desapraja termaksud dalam ayat (1) menghendaki dibatalkannya semua akibat dari keputusan yang dibatalkan itu sepanjang akibat itu masih dapat dibatalkan.
(4) Sesuatu keputusan Desapraja yang dipertangguhkan pelaksanaannya termaksud dalam ayat (1) segera berhenti berlakunya sejak saat keputusan itu dipertangguhkan.
(5) Jika setelah lewat enam bulan sesuatu keputusan Desapraja yang dipertangguhkan tidak disusul dengan pembatalan, maka keputusan yang dipertangguhkan itu dapat terus berlaku lagi.

Pasal 62.
(1) Desapraja dapat memajukan banding kepada Kepala Daerah tingkat I mengenai keputusan-keputusan yang ditolak pengesahannya atau dibatalkan atau dipertangguhkan oleh Kepala Daerah tingkat II.
(2) Bandingan termaksud dalam ayat (1) harus dimajukan dalam jangka waktu satu bulan sejak keputusan penolakan pengesahan atau pembatalan atau pertangguhan tersebut diterima oleh Desapraja yang bersangkutan.
(3) Sebelum ada keputusan Kepala Daerah tingkat I dalam hal bandingan termaksud dalam ayat (2), maka keputusan Kepala Daerah tingkat II yang dibanding itu harus ditaati.
(4) Selambat-lambatnya dalam tempo enam bulan Kepala Daerah tingkat I sudah harus mengambil keputusan mengenai bandingan termaksud dalam ayat (2).

BAB VI.
PENINGKATAN DESAPRAJA MENJADI DAERAH TINGKAT III.

Pasal 63.
(1) Berdasarkan usul Pemerintah Daerah tingkat II, Pemerintah Daerah tingkat I memajukan saran kepada Menteri Dalam Negeri untuk meningkatkan sesuatu atau beberapa Desapraja dalam daerahnya menjadi Daerah tingkat III.
(2) Gabungan beberapa kesatuan masyarakat hukum yang telah terjadi pada saat Undang-undang ini berlaku, baik sebagai akibat revolusi maupun berdasarkan sesuatu keputusan penguasa setempat, jika tidak menjadi Desapraja, diusulkan oleh Pemerintah Daerah tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri untuk dijadikan Daerah tingkat III.

BAB VII.
PERATURAN PERALIHAN.

Pasal 64.
(1) Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum di dalam lingkungan setiap Daerah tingkat I dinyatakan menjadi Desapraja menurut pasal I Undang-undang ini, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri, berdasarkan usul dari Pemerintah Daerah tingkat I yang bersangkutan.
(2) Pernyataan termaksud dalam ayat (1) dapat dikuasakan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Daerah tingkat I.

Pasal 65.
(1) Sebelum Kepala Desapraja dipilih dan diangkat berdasarkan pasal 9 Undang-undang ini, maka semua Kepala Kesatuan masyarakat hukum termaksud dalam pasal 64 ayat (1) dengan sendirinya menjadi Kepala Desapraja menurut Undang-undang ini.
(2) Jika terjadi lowongan Kepala Desapraja dalam masa peralihan, maka Kepala Daerah tingkat I menunjuk seorang pejabat Kepala Desapraja dalam masa peralihan.

Pasal 66.
(1) Sebelum alat-alat kelengkapan Desapraja menurut pasal 7 terbentuk lengkap, maka segala tugas kewenangan Desapraja menurut Undang-undang ini dijalankan oleh Kepala Desapraja termaksud dalam pasal 65 ayat (1).
(2) Dalam menjalankan tugas kewenangan termaksud dalam ayat (1), Kepala Desapraja tersebut dibantu oleh alat-alat kelengkapan yang lama dari kesatuan masyarakat hukum yang dinyatakan menjadi Desapraja itu.

Pasal 67.
Segala peraturan pelaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan-perundangan yang termaksud dalam keputusan KESATU Undang-undang ini, yang tidak bertentangan dengan isi dan maksud Undang-undang ini dapat tetap berlaku selama belum dicabut atau diganti.

BAB VIII.
ATURAN TAMBAHAN.

Pasal 68.
(1) Untuk menyempurnakan pelaksanaan Undang-undang ini akan diatur di mana perlu dengan peraturan-perundangan.
(2) Segala kesulian yang timbul karena pelaksanaan Undang- undang ini diatur dan diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB IX.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 69.
(1) Undang-undang ini dapat disebut "UNDANG-UNDANG TENTANG DESAPRAJA".
(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 1965.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 1965.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG No.19 TAHUN 1965

tentang
DESAPRAJA SEBAGAI BENTUK PERALIHAN UNTUK
MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA DAERAH TINGKAT
III DISELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

1. PENJELASAN UMUM.

1. Sejak Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945, tibalah waktunya untuk menciptakan satu Undang-undang Nasional yang mengatur kedudukan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum diseluruh wilayah Republik Indonesia dengan berpedoman kepada Manifesto Politik dan segala pedoman pelaksanaannya sebagai Gari-garis Besar Haluan Negara serta Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (selanjutnya disebut M.P.R.S.) No. I/ MPRS/1960, No. II/MPRS/1960, No. V/MPRS/1965, No. VI/ MPRS/ 1965 dan No. VIII/MPRS/ 1965.
Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang telah mempunyai sejarah ribuan tahun itu,dimasa penderitaan jajahan ternyata mempunyai daya tahan yang kuat dan selama peperangan kolonial telah mempunyai jasa-jasa yang bernilai tinggi. Untuk masa depan dapat diharapkan bahwa kesatuan-kesatuan, masyarakat hukum adat itu akan mempunyai peranan penting pula dalam penyelesaian dan mencapai tujuan revolusi, mengingat bahwa bagian terbesar dari pada tenaga-tenaga pokok revolusi sebagaimana dinyatakan dalam Manifesto Politik, terdapat didalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tersebut.
Karena itu, maka maksud-maksud utama yang hendak dicapai dengan Undang-undang ini adalah untuk memberikan tempat dan kedudukan yang wajar kepada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum itu dalam rangka dan rangkaian ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar. Ini berarti harus memupuk kemungkinan perkembangannya sehingga mempunyai penuh daya-guna yang dinamis untuk penyelesaian dan mencapai tujuan Revolusi Agustus 1945 dan Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang menyiapkan dasar-dasar untuk membangun masyarakat Sosialisme Indonesia berdasarkan Panca Sila, masyarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia (tanpa exploitation de I'homme per I'homme) sebagi tujuan revolusi yang menjadi Amanat Penderitaan Rakyat.

2. Untuk maksud-maksud tersebut diatas, Manifesto Politik dan pedoman-pedoman pelaksanaannya telah menggariskan, bahwa sesuai dengan hukum revolusi yang menjebol dan membadan membangun haruslah diadakan retooling disegala bidang, sebab revolusi tidak bisa berjalan dengan alat-alat yang lama. Karena itu harus pula diciptakan dan dilahirkan fikiran-fikiran baru dan konsepsi-konsepsi baru, untuk mengganti sarana-sarana, alat-alat dan aparatur-aparatur yang tidak sesuai dengan "out-look" baru. Hukum revolusi inipun berlaku untuk kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum.
Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 dalam hal termaksud terdapat dalam pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Untuk menjamin berhasilnya pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semeta Berencana Delapan Tahun 1961-1969, diperlukan penyesuaian seluruh aparatur negara dengan tugasnya dalam rangka pelaksanaan Manifesto Politik dan Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berencana serta Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara".

3. Dimasa penjajahan, dua perundang-undangan pokok dari kekuasaan kolonial yang mengatur kedudukan dan tugas kewajiban kesatuan-kesatuan masyarakat hukum itu, yaitu Inlandsche Gemeente Ordonnantie (Stbl. 1906 No. 88) yang berlaku buat Jawa dan Madura (diluar "vorstenlanden") dan Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten (Stbl. 1938 No. 490 jo. Stbld. 1938 No. 681) yang berlaku buat daerah-daerah luar Jawa dan Madura. Bersama dengan itu peraturan-perundangan lainnya dan berpedoman kepada semua itu, untuk daerah "vorstenlanden" diatur peraturan-perundangan yang termuat dalam beberapa Rijksbladen.
Sesuai dengan maksud dan kepentingan penjajahan, hakekat dari pada perundang-undangan kolonial itu adalah mengatur cara bagaimana kesatuan-kesatuan masyarakat hukum itu dijadikan alat yang murah tetapi effektif untuk mencapai maksud-maksud exploitasi kolonial. Karena itu, disamping mengakui adanya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tersebut, bersama dengan itu pula membelenggu perkembangannya yang wajar, sehingga dengan demikian dapatlah kesatuan-kesatuan masyarakat hukum itu tetap mengandung unsur-unsur keterbelengguan feodal yang menjadi basis dari penghisapan dan penindasan kolonial.
Terhadap keadaan itu, Amanat Pembangunan Presiden dengan tegas menggariskan, bahwa untuk mencapai tujuan revolusi, haruslah dihabiskan dan dibinasakan segala penghalangnya, sebagai sisa-sisa imperialisme, kolonialisme dan feodalisme yang masih bercokol dalam masyarakat.
Sisa-sisa feodalisme yang berat, yang terus membelenggu tenaga produktif dan kreatif dari sebagian terbesar rakyat Indonesia terutama nampak didaerah-daerah kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang hingga sekarang masih bernaung dibawah perundang-undangan warisan kolonial.
Untuk mengakhiri keadaan tersebut, tindakan pertama adalah menghapuskan semua perundang-undangan kolonial itu sesuai dengan pidato Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1964 (Tavip) dan menggantinya dengan satu Undang-undang Nasional yang memberikan segala kemungkinan bagi kesatuan- kesatuan masyarakat hukum itu untuk berkembang secara yang sesuai dengan perkembangan ketata-negaraan menurut Undang-undang Dasar 1945, sesuai dengan perkembangan masyarakat hukum dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dalam hal itu, maka pangkal bertolak adalah isi dan jiwa dari pasal 18 Undang-undang Dasar, yang menentukan bahwa wilayah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil dengan mengingati hak-hak asal-usul atas daerah-daerah yang bersifat istimewa. Sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, maka Undang-undang tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah telah menentukan akan membagi habis seluruh wilayah Indonesia dalam tiga tingkatan daerah besar dan kecil, yaitu Daerah tingkat I, II dan III.
Dengan terbagi habisnya wilayah Indonesia dalam Daerah- daerah otonom itu, maka berarti juga bahwa dibawah Daerah tingkat III tidak seharusnya ada lagi daerah lain selain dari hanya daerah administrasi saja. Karena itu maka Desapraja menurut Undang-undang ini tidaklah berada didalam dan tidak menjadi bawahan Daerah tingkat III, tetapi adalah sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah tingkat III diseluruh wilayah Republik Indonesia.
Menurut penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar, kesatuan- kesatuan masyarakat hukum yang disebutkan sebagai "volksgemeenschappen" seperti Desa di Jawa dan Bali, Negeri di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya itu tercakup dalam rangka pasal 18 tersebut. Ini berarti bahwa kesatuan-kesatuan masyarakat hukum itu haruslah mendapat tempat dalam rangka dan rangkaian Pemerintah Daerah. Oleh karena kesatuan-kesatuan masyarakat hukum itu mempunyai pula hak mengurus rumah-tangganya sendiri sebagai pembawaan sejarah pertumbuhannya, padahal dibawah Daerah tingkat III hanya akan ada daerah administrasi belaka, maka adalah wajar bahwa kesatuan-kesatuan masyarakat hukum itulah seharusnya nanti sama ditingkatkan menjadi Daerah tingkat III, sehingga pada akhirnya Daerah tingkat III inilah yang menggantikan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, sesuai dengan pedoman pelaksanaan Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, mengenai S. 392 No. 1 angka 4.
5. Dengan pengertian bahwa pembentukan Daerah-daerah tingkat III akan harus segera terlaksana mengingat waktu dan tempat, dengan memperhatikan pula faktor-faktor sosiologis, psykhologis dan ekonomis, maka Undang-undang ini mengatur kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang masih belum mungkin ditingkatkan menjadi Daerah tingkat III, akan menjadi Desapraja sebagaimana dinyatakan dalam Bab 1. Tetapi mengingat masa depannya, maka penyelenggaraan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tersebut berdasar Undang-undang ini harus merupakan tindakan memimpin dan mendorong perkembangannya dan kemajuannya secara politis-paedagogis dalam rangka rangkaian Pemerintah Daerah menurut pasal 18 Undang-undang Dasar, sehingga pada akhirnya dapat ditingkatkan semuanya menjadi Daerah tingkat III, dengan atau tidak dengan menggabungkannya lebih dulu, mengingat dan memperhatikan besar-kecilnya.
Hal itu berarti bahwa disatu fihak Undang-undang harus mengatur hal-hal yang seragam tentang Daerah-daerah besar dan kecil (Daerah tingkat I, II dan III), dilain pihak harus pula mengingati unsur-unsur yang bersifat khusus diberbagai bagian wilayah Indonesia, terutama dalam Daerah tingkat III yang terbawah dan yang langsung berhubungan dengan masyarakat setempat.
Dengan begitu, maka Daerah-daerah tingkat III tersebut, disamping mengandung unsur-unsur keseragaman dari Negara Kesatuan, juga mengandung unsur-unsur kekhususan setempat, sesuai dengan Lambang Negara: "Bhinneka Tunggal Ika".
Berdasarkan keterangan diatas, maka dalam mengatur berbagai ketentuan dalam Undang-undang ini sedapat mungkin juga telah memperhatikan dan mengambil unsur-unsur dari Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, sehingga kedua Undang-undang tersebut bersangkut-paut dan isi-mengisi satu sama lain. Hubungan timbal-balik ini adalah juga mengingat pedoman pelaksanaan Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/ 1960 No. 6 huruf (a) sampai dengan huruf (g).
Oleh karena Undang-undang ini adalah memenuhi Ketetapan M.P.R.S. tersebut diatas, khususnya yang termaksud dalam huruf (f) dan (g), maka Undang-undang ini adalah satu-satunya Undang-undang Nasional tentang Desapraja. Ini berarti bahwa segala peraturan-perundangan mengenai kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang menurut Undang-undang ini menjadi Desapraja, haruslah sesuai dan atau disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dan gagasan-gagasan Undang-undang ini.
6. Oleh karena Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang tidak semuanya sama iklim dan kesuburan tanahnya, maka perkembangan penduduk dan kebudayaannya tidak semuanya bersamaan. Dalam perjalanan sejarah yang ribuan tahun, dewasa ini kita dapati tingkat perkembangan kesatuan masyarakat setempat. Disamping masih terdapat suku-suku kecil yang masih sederhana tingkat kebudayaannya, terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat kecil yang unsurikatan kesatuannya masih terutama dan semata-mata ikatan keturunan dan kekeluargaan (genealogis). Tetapi selain dari itu, terdapatlah kesatuan-kesatuan masyarakat yang sudah lebih maju keadaannya, suatu kesatuan masyarakat yang hidup bersama dalam suatu daerah yang tertentu batas-batasnya (territorial), mempunyai kesamaan hukum yang terpakai sebagai adat-kebiasaan ada susunan penguasanya yang sama dipilihnya sendiri dan sama ditaati oleh anggota-anggota masyarakatnya, mempunyai harta-benda sendiri dan mengurus rumah-tangganya sendiri, tetapi bukan Swapraja. Kesatuan-kesatuan masyarakat inilah yang dalam Undang-undang ini disebut kesatuan masyarakat hukum menjadi Desapraja.
Tegasnya Undang-undang ini tidak membentuk, tetapi mengakui adanya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum itu yang dengan sendirinya pula diakui sebagai Desapraja seperti termaksud dalam pasal 1.
Berlainan dengan keadaan dimasa yang lampau, maka Undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa Desapraja adalah badan hukum yang dapat bertindak didalam dan diluar pengadilan sebagai satu kesatuan yang dapat diwakili oleh Kepalanya.

7. Diberbagai bagian wilayah Indonesia, dimana tidak terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, sebagai termaksud dalam pasal 1 Undang-undang ini, tidak akan dibentuk Desapraja, tetapi langsung dapat dijadikan daerah administrasi dari Daerah tingkat III.
Disetiap bagian wilayah Indonesia nama-nama kesatuan masyarakat hukum itu berlain-lainan, misalnya Kampung, Mukim, Negeri, Marga (di Sumatera), Desa (di Jawa, Bali dan Madura). Kampung Temenggungan (di Kalimantan), Wanua, Distrik Pekasan (di Sulawesi), Banjar, Lomblan (di Nusatenggara Barat), Manoa, Laraingu, Kenaian, Kafetoran, Kedaton, Kedaluan (di Nusa Tenggara Timur), Soa, Hoana Negory (di Maluku dan Irian Barat). Demikian juga nama atau gelar kepala-kepala kesatuan masyarakat hukum itupun berlain-lainan pula antara satu tempat dengan tempat lainnya.
Dalam Undang-undang ini sebagai nama keseluruhan dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum itu digunakan nama Desapraja yang diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengurus rumah-tangganya sendiri, memilih penguasanya sendiri dan mempunyai harta-bendanya sendiri. Sedang Kepala-kepalanya disebut Kepala Desapraja.

8. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum dalam setiap daerah tingkat I yang menjadi Desapraja pada saat Undang-undang ini berlaku, akan dicatat dalam suatu daftar yang diurus dan diselenggaraan oleh Kepala Daerah tingkat I, Dalam daftar ini dicatat nama-nama kesatuan-masyarakat hukum yang menjadi Desapraja itu dengan nama aslinya, jumlah penduduknya, dusun-dusun, dukuh-dukuh atau perkampungan-perkampungan yang termasuk dalam lingkungan daerahnya. Setiap perubahan yang terjadi, seperti penggabungan, penghapusan atau peningkatannya menjadi Daerah tingkat III akan dicatat, pula kemudian dalam daftar tersebut.
Mengingat maksud untuk mempertinggi daya-guna dari setiap Desapraja, sesuai pula dengan maksud nantinya meningkatkan Desapraja menjadi Daerah tingkat III, maka beberapa Desapraja dapat digabungkan menjadi satu, terutama Desapraja-desapraja yang kecil. Penggabungan ini dapat terjadi baik atas dasar kepentingan umum, maupun atas kehendak sendiri dari Desapraja-desapraja yang bersangkutan.
Sebaliknya, atas dasar kepentingan umum sesuatu Desapraja dapat pula dipecah menjadi lebih kecil, misalnya karena sebagian dari daerahnya lebih mudah diurus jika dimasukkan kedaerah Desapraja lainnya yang berdekatan atau karena pemecahan itu dianggap perlu untuk perluasan kota-kota.

9. Bentuk dan susunan alat-kelengkapan Desapraja diatur dalam Bab II Undang-undang ini, yang dalam batas-batas yang dimungkinan, telah memasukkan juga unsur-unsur bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah, dengan tetap memperhatikan unsur-unsur khusus menurut adat kebiasaan yang terpakai dalam Desapraja setempat.
Penguasa sebagai pengurus dan penyelenggara Desapraja terdiri dari dua unsur pokok, yaitu Kepala Desapraja dan Badan Musyawarah Desapraja. Unsur Stabilitasi dan kewibawaan penyelenggaraan Desapraja terutama terletak pada kedudukan yang kuat dari Kepala Desapraja sebagai penyelenggara utama urusan rumah tangga Desapraja dan sebagai alat Pemerintah Pusat. Karena itu juga Kepala Desapraja karena jabatannya adalah Ketua Badan Musyawarah Desapraja dan tidak bisa dijatuhkan oleh sesuatu keputusan Badan Musyawarah Desapraja.
Biarpun begitu, kedudukan dan peranan Badan Musyawarah Desapraja adalah penting. Disamping adanya peranan-peranan tertentu bagi Badan Musyawarah Desapraja, maka Kepala Desapraja juga diharuskan setiap waktu mengadakan musyawarah dengan Badan Musyawarah Desapraja sebelum mengambil sesuatu tindakan yang dianggap penting. Hal ini sekaligus juga berarti bahwa setiap waktu Kepala Desapraja diharuskan memberikan keterangan ataupun diminta keterangan pertanggungan jawab oleh Badan Musyawarah Desapraja mengenai penyelenggaraan Desapraja secara keseluruhan.
Unsur lain yang bersifat memperkuat kedudukan dan peranan Badan Musyawarah Desapraja adalah bahwa wakil-wakil Ketua Badan Musyawarah Desapraja dipilih sendiri oleh dan dari antara anggota-anggota Badan ini.
10. Oleh karena Kepala Desapraja adalah penyelenggara utama urusan rumah-tangga Desapraja dan sebagai alat Pemerintah Pusat, maka ia tentu akan banyak mengadakan tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan penting mengenai cara-cara penyelenggaraan tugas kewenangan Desapraja serta tugas-tugas pembantuan yang diserahkan baik oleh Pemerintah Daerah atasannya maupun oleh instansi-instansi Pemerintah Pusat.
Apa yang dimaksud dengan tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan penting itu bukanlah hal-hal yang bersifat penyelenggaraan sehari-hari (routine), tetapi hal-hal yang menyangkut orang banyak dan/atau akan membebani masyarakat Desapraja. Dalam berbagai hal tertentu telah diatur dalam berbagai pasal dari Undang-undang ini dalam hal-hal apa Badan Musyawarah Desapraja berwenang atau tidak boleh tidak harus diikut-sertakan.
Tetapi selain dari yang telah diatur itu, tentunya masih banyak lagi hal-hal penting lainnya, dimana Badan Musyawarah Desapraja harus diikut-sertakan agar Kepala Desapraja dapat lancar menjalankan tugas-kewajibannya dengan didukung oleh masyarakat Desapraja.
Dalam pada itu harus dijaga pula jangan sampai Kepala Desapraja terlalu terikat gerak-tindaknya sehari-hari dalam menjalankan tugas-kewajibannya.
11. Salah satu hak asal-usul dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adalah hak untuk memilih sendiri pemimpin-pemimpinnya.
Sesuai dengan maksud dan juga pasal 18 Undang-undang Dasar, maka hak tersebut itu dihormati dan dijamin oleh Undang-undang itu.
Kepala Desapraja, anggota-anggota Badan Musyawarah Desapraja dan para Pamong Desapraja adalah pemimpin-pemimpin Musyawarah Desapraja. Kepala Desapraja dan anggota-anggota Badan Musyawarah Desapraja dipilih secara umum dan langsung oleh semua warga Desapraja yang berhak, sedangkan Pamong Desapraja dipilih oleh Badan Musyawarah Desapraja dari calon-calon yang diajukan oleh Kepala Desapraja.
Peningkatan atas hak asal-usul ini adalah bahwa semua warga Desapraja yang telah dewasa baik pria maupun wanita sama mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sesuai dengan jaminan Undang-undang Dasar mengenai asas kedaulatan rakyat dan hak- hak warga negara.
Juga dengan peningkatan ini dipenuhi pula Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, pedoman pelaksanaan atas § 396 angka 6 huruf (a) II dan huruf (e).
Pemilihan, pengangkatan dan pengesahan, pemecahan sementara dan pemberhentian Kepala Desapraja dan Pamong Desapraja, serta pemilihan, pengangkatan dan penggantian anggota Badan Musyawarah Desapraja diserahkan kepada Pemerintah Daerah tingkat I untuk mengaturnya, agar dapat juga diperhatikan hal-hal yang khusus harus diperhatikan menurut keadaan setempat, umpamanya cara-cara yang praktis untuk melaksanakan pemilihan menurut adat kebiasaan dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip umum yang dikemukakan diatas dan yang juga diatur dalam ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal Undang-undang ini.
12. Berlainan dengan masa lampau, maka Kepala Desapraja dipilih dan diangkat untuk sesuatu masa jabatan yang terbatas, yaitu paling lama 8 tahun. Pembatasan masa jabatan ini belum sepenuhnya disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Daerah, mengingat bahwa maka pada tingkat pertama dianggap cukup dibatasi untuk selama 8 tahun. Batas ini diperkirakan sudah memenuhi kehendak untuk setiap jangka waktu tertentu mengadakan peremajaan dan penyesuaian dengan kemajuan-kemajuan yang terjadi sebagai hasil dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang menggunakan juga jangka waktu 8 tahun.
Juga untuk Pamong Desapraja masa jabatannya adalah paling lama 8 tahun, sama dengan masa jabatan Kepala Desapraja. Ada kemungkinan bahwa kepala Desapraja dan Pamong Desapraja dipilih dan diangkat serentak pada waktu yang sama, sehingga mereka itu seharusnya berhenti pual serentak pada waktu yang bersamaan pula karena habis masa jabatannya, dengan demikian akan terjadilah kekosongan. Untuk mencegah kekosongan itu, maka sebelum Kepala Desapraja dan/atau Pamong Desapraja yang baru dilantik, maka Kepala Desapraja dan/atau Pamong Desapraja yang lama harus tetap menjalankan tugas kewenangannya masing-masing sampai selesai timbang terima jabatan.

13. Mengenai penghasilan bagi Kepala Desapraja dan Pamong Desapraja akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Badan Musyawarah Desapraja berdasarkan pedoman Menteri Dalam Negeri. Mengingat bahwa Desapraja ini nanti akan ditingkatkan menjadi Daerah tingkat III, maka Undang-undang ini menghendaki hapusnya sistim pemberian penghasilan yang mengandung unsur-unsur feodal sebagai peninggalan dari masa lampau, seperti sistim pemberian tanah bengkok, atau memberikan sebagian hasil dari pengusahaan kekayaan daerah Desapraja secara langsung dan sebagainya semacam itu yang semuanya tak dapat diketahui dari Anggaran Keuangan.
Karena itu, untuk penghasilan Kepala Desapraja dan Pamong Desapraja ditentukan harus melalui anggaran keuangan Desapraja, jadi termasuk dalam anggaran pendapatan dan perbelanjaan Desapraja, dibayar dari kas Desapraja kepada masing-masing yang berhak. Dalam tingkat permulaan dapat diatur, bahwa segala bentuk pemberian penghasilan menurut sistim lama dapat berjalan terus untuk suatu masa tertentu, dengan ketentuan bahwa semuanya dinilai dengan uang yang dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan dikeluarkan lagi dalam jumlah yang diperlukan menurut patutnya.
Kemudian dari segala sumber penghasilan dari segala macam kekayaan dan harta-benda Desapraja seluruhnya adalah menjadi sumber penghasilan kas Desapraja, sedang penghasilan Kepala Desapraja serta para Pamong Desapraja dibayar menurut suatu peraturan gaji tertentu, sehingga tidak akan ada lagi penghasilan Kepala Desapraja dan para Pamong Desapraja dalam bentuk apapun juga tidak melalui anggaran keuangan Desapraja. Dengan ketentuan demikian itu dimaksudkan juga supaya nantinya dapat ditentukan pula tingkat penggolongan yang mempunyai dasar keseragaman tentang pokok, tambahan dan kenaikan berkala dari penghasilan Kepala Desapraja yang mungkin dapat dipakai untuk seluruh wilayah Indonesia seperti penghasilan Kepala Derah tingkat III.

14. Sistim demokrasi gotong-royong dan gotong-royong secara demokrasi adalah juga hak asal-usul menurut adat-kebiasaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang menjadi pembawaan sejarahnya, karena itu sistim tersebut harus dijamin dan dihormati. Sistim ini dalam tingkat perkembangannya secara kenegaraan adalah sumber dai sistim demokrasi terpimpin yang termaksud dalam Manifesto Politik dan pedoman-pedoman pelaksanaannya serta Konsepsi Presiden.
Menghormati sistim itu tidak bearti mempertahankan segala sifat-sifat keterbelakangannya, tetapi sebaiknya menempatkannya secara wajar dalam sistim ketata-negaraan menurut Undang-undang Dasar. Karena itu cara musyawarah yang lama, langsung dengan rakyat banyak seperti rapat-rapat desa atau rembug-rembug desa secara lama di Jawa dan Madura, kecuali sangat tidak praktis, juga sukar mencapai quorum, mengandung unsur-unsur pilih-kasih dan mengganggu hari-hari kerja warga Desapraja.
Sesuai dengan azas kerakyatan Panca Sila dalam Undang-undang Dasar, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawartan/perwakilan, maka Undang-undang ini menetapkan adanya lembaga perwakilan Desapraja dengan nama Badan Musyawarah Desapraja. Jumlah anggota-anggotanya yang terbatas memungkinkan pelaksanaan musyawarah dapat berjalan lebih praktis dan lebih dinamis.

15. Sistim musyawarah yang kini ditingkatkan menjadi musyawarah dengan perantaraan lembaga perwakilan, praktis sudah menyamai dengan musyawarah Daerah dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Masa keanggotaannya juga dibatasi 4 tahun, sehingga lembaga ini lebih cepat dapat menampung unsur-unsur peremajaan yang diperlukan, sesuai dengan perkembangan tingkat kemajuan dan tingkat kecerdasan masyarakat Desapraja.
Untuk memelihara sifat perwakilan yang merata, maka kecuali jumlah keanggotaannya bisa sampai 25 orang, suatu jumlah yang sama dengan maksimum keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat III, juga unsur kelompok kediaman (tempat tinggal) penduduk diutamakan pula untuk mempunyai perwakilan, disamping perhitungan menurut jumkampung dan semacam itu) baik besar maupun kecil, masing-masing hendaknya dapat mempunyai seorang wakil sekurang- kurangnya. Selebihnya dari satu, memperhatikan jumlah penduduk menurut perbandingan antara satu dukuh dengan dukuh lainnya. Dengan demikian maka Badan Musyawarah Desapraja ini betul-betul menjadi lembaga perwakilan seluruh warga Desapraja, meskipun tidak semua warga Desapraja diajak. bermusyawarah secara langsung.
Sesuai dengan demokrasi gotong-royong dan gotong-royong secara demokratis, maka Badan Musyawarah Desapraja mengambil segala keputusannya secara mufakat dengan memperhatikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. VIII/ MPRS/ 1965 tentang Demokrasi Terpimpin.

16. Untuk memelihara keseimbangan dan keselarasan pergaulan hidup masyarakat Desapraja, mengingat pula beratnya tanggung jawab Kepala Desapraja, maka disamping adanya Badan Musyawarah Desapraja, jika perlu dapat diadakan Badan Pertimbangan Desapraja sebagai badan penaehat bagi Kepala Desapraja.
Badan Pertimbangan Desapraja diadakan dengan persetujuannya Badan Musyawarah Desapraja, anggota-anggotanya diangkat oleh Kepala Desapraja diantara orang-orang yang berpengaruh, terkemuka dan dihormati oleh masyarakat, sehingga sedikit banyaknya mempunyai kewibawaan pribadi diantara masyarakat Desapraja.
Badan Pertimbangan Desapraja memberikan nasehat yang diminta dan tidak diminta oleh Kepala Desapraja. Mengingat kedudukan anggota-anggota Badan ini adalah mereka yang mempunyai pengaruh dan kewibawaan pribadi, maka nasehat-nasehatnya, sekalipun tidak mengikat, tentu mempunyai pengaruh yang berguna bagi Kepala Desapraja, terutama dalam tindakan-tindakan kebijaksanaannya untuk memelihara keutuhan persatuan dan menyelesaikan ataupun mendamaikan sesuatu persengketaan antara penduduk.

17. Pengertian Pamong Desapraja dalam Undang-undang ini dibatasi pada Kepala-kepala dukuh, dusun, kampung dan sebagainya semacam itu (sterusnya disebut dukuh saja). Mereka adalah pembantu Kepala Desapraja, memimpin dan menyelenggarakan tugas-kewajiban Desapraja untuk setiap dukuh yang dikepalainya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desapraja. Setiap waktu dianggap perlu, Kepala Desapraja mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para Pamong Desapraja untuk membicarakan kebijaksanaan bersama dalam menjalankan penyelenggaraan urusan rumah-tangga Desapraja.
Menurut adat-kebiasaan pada umumnya salah seorang diantara Pamong Desapraja itu, yaitu yang mengepalai dan memimpin dukuh terbesar yang menjadi tempat kedudukan Kepala Desapraja adalah juga merangkap menjadi Wakil Kepala Desapraja.
Pembatasan pengertian tentang Pamong Desapraja tersebut diatas adalah untuk memperbedakan kedudukan mereka dengan alat-perlengkapan Desapraja lainnya.

18. Jabatan yang biasa disebut Carik atau Juru tulis dan lain-lain, dalam Undang-undang ini disebut Panitera Desapraja sebagai suatu jabatan yang dalam bentuk sederhana merupakan Sekretaris dari Desapraja, karena itu ia diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desapraja dengan persetujuannya Badan Musyawarah Desapraja.
Panitera Desapraja adalah pegawai Desapraja yang mengepalai penyelenggaraan tata-usaha Desapraja dan tata-usaha Kepala Desapraja. Adalah diharapkan, bahwa bagaimana sederhananya, Desapraja dan Kepala Desapraja harus mempunyai tata-usaha yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan keberesannya. Karena itu, diperlukan adanya pegawai-pegawai untuk membantu Panitera, sekalipun dalam jumlah yang sangat terbatas, mengingat kemampuan Desapraja.
Disamping adanya kepaniteraan, menurut lazimnya disetiap kesatuan masyarakat hukum itu terdapat sejumlah tenaga-tenaga yang melakukan tugas-tugas tertentu, seperti penghulu (ditempat kedudukan Kepala Desapraja) dan khatib-khatib atau Modin-modin didukuh-dukuh lainnya, seterusnya ada pula petugas yang mengawasi pemeliharaan dan penyaluran-pengairan, pemeliharaan pekuburan, mengatur perondaan atau kemit dan lain-lain menurut adat-kebiasaan setempat.
Dalam Undang-undang ini petugas-petugas termaksud disebut Petugas Desapraja tidak termaksud dalam pengertian Pamong atau pegawai Desapraja, tetapi mereka adalah pembentu-pembantu Kepala Desapraja dan Pamong Desapraja. Biasanya mereka itu ada yang, mendapat sekedar bayaran penghargaan jasa, ada pula yang hanya mendapat sekedar fasilitas tertentu, umpamanya dibebaskan dari pembayaran pajak Desapraja dan lain-lain cara penghargaan. Menurut Undang-undang ini sudah dimungkinkan untuk mengatur sesuatu bentuk pembayaran tertentu bagi mereka dengan melalui juga anggaran keuangan Desaparaja, umpamanya sebagai uang jasa yang tertentu setiap bulannya.
Dengan kelengkapan pegawai dan petugas-petugas Desapraja tersebut sudah mulai tergambar kemungkinan, bahwa manakala nanti Desapraja meningkat menjadi Daerah tingkat III susunan yang tersebut diatas itu sudah dapat berkembang menjadi kelengkapan Daerah dalam bentuk Sekretaris, Sekretariat,jawatan-jawatan dan pegawai-pegwainya.

19. Kewenangan mengurus rumah-tangga sendiri adalah juga hak asal-usul, baik sejarah dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum. Karena itu adalah hal yang paling wajar, manakala kewenangan tersebut dipupuk dan diperkembangan sehingga bertumbuh menjadi hak otonomi Daerah. Dilihat dari sudut ini, maka hak otonomi Daerah yang dikehendaki seluas-luasnya sesuai dengan kemampuan setiap Daerah, adalah hak otonomi yang memang sesuai dengan kepribadian Indonesia.
Bab III Undang-undang ini menentukan pada tingkat permulaan kewenangan mengurus rumah-tangga sendiri dari setiap Desapraja adalah sebagaimana adanya pada waktu Undang-undang ini berlaku.
Selanjutnya setiap waktu kewenangan yang menjadi isi dari otonomi Desapraja itu dapat diubah, dikurangi atau ditambah dengan maksud-maksud dan tujuan untuk mempersiapkan peningkatan kemudian hari menjadi Daerah tingkat III.
Ini berarti bahwa dalam perkembangannya nanti, akan ada kewenangan yang dicabut atau dihapuskan, sebaliknya akan ada pula urusan-urusan Daerah yang akan diserahkan kepada Desapraja, atau Desapraja itu diikut-sertakan dan diberi tugas ikut menyelenggarakan sesuatu tugas kewajiban Daerah dan lain-lain instansi atasan.

20. Dalam penyelenggaraan urusan rumah-tangga Desapraja, akan ada lembaga-lembaga yang dianjurkan atau dapat dianjurkan pendiriannya oleh Pemerintah yang dpat diikutsertakan dan diberikan tugas membantu penyelenggaraan urusan rumah-tangga Desapraja atau urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desapraja. Lembaga-lembaga yang dimaksud ini adalah seperti Rukun Kampung dan Rukun Tetangga atau Koperasi-koperasi, Lembaga Sosial Desapraja, Panitia Pembangunan Sekolah, Panitia Mesjid dan lain-lainnya, yang lapangan pekerjaannya dan organisasinya bersifat setempat saja, hanya mendatar dan tidak mempunyai hubungan organisasi yang bersifat vertikal keluar dari daerah Desapraja.
Lembaga-lembaga tersebut itu, dengan mengingat kepentingannya, dapat didorong dan dianjurkan pendiriannya oleh Desapraja serta dibantu dimana perlu bagi kelancaran pekerjaannya.
Didukuh-dukuh dimana tidak ada Pamong Desapraja (karena kecilnya) mungkin lembaga-lembaga seperti Rukun Kampung dan Rukun Tetangga itu akan dapat diberi tugas membantu pekerjaan-pekerjaan Pamong Desapraja.

21. Kebebasan bergerak bagi Desparaja bagi kepentingan kemajuan dan memperbesar daya-gunanya untuk menduduki taraf yang lebih baik menuju kepada peningkatannya menjadi Daerah tingkat III dan ikut-sertanya mengambil bagian dalam segala usaha perjuangan mencapai masyarakat. Sosialisme Indonesia serta untuk kepentingan masyarakatnya sendiri dijamin dalam Undang-undang ini dengan suatu ketentuan, bahwa Desapraja dapat mengusahakan dan membela kepentingan Desapraja dan penduduknya kehadapan Pemerintah Daerah atasannya.
Karena perkataan pembelaan itu mengandung arti luas, mengenai berbagai kepentingan urusan rumah-tangga Desapraja dan kepentingan penduduknya, dapatlah ketentuan ini menjadi pendorong untuk segala aktivitas yang baik dari Desapraja, menurut ketentuan dan dalam rangka pelaksanaan Manifesti Politik dan segala pedoman pelaksanaannya.

22. Dalam melaksanakan tugas kewenangan, Desapraja dimungkinkan pula untuk mengadakan kerja sama antar Desapraja dan atau antara Desapraja dengan Daerah tingkat III, yaitu mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dari penduduknya masing-masing.
Bagaimana bentuk kerja-sama itu, apakah dalam bentuk mengadakan peraturan bersama atau dengan cara lain, apakah bersifat sementara waktu yang endek atau berjangka panjang, apakah dalam bentuk pengerahan, tenaga bersama dari penduduk masing- masing untuk sesuatu maksud tertentu dan sebagainya, terserah menurut keadaan setempat.

23. Mengingat bahwa tugas kewenangan Desapraja itu tidak terpisah bahkan satu dengan tugas kewenangan Negara dan Daerah, maka setiap kelalaian dalam menjalankan tugas kewenangan oleh sesuatu Desapraja, akan merugikan bagi kepentingan Negara dan Daerah, merugikan kepentingan rakyat, khususnya penduduk Desapraja itu sendiri.
Oleh Karena itu setiap kelalaian bagaimanapun juga bentuknya, besar atau kecil, sedikit atau banyak, harus segera diatasi. Karena itu Pemerintah Daerah tingkat I dan Pemerintah Daerah tingkat II diharuskan mengambil segala tindakan yang perlu untuk mengatasi kelalaian tersebut.
Sebelum ada ketentuan dari Pemerintah Daerah tingkat I, maka Pemerintah Daerah tingkat II harus mengambil tindakan-tindakan pendahuluan.
Jika kelalaian itu terjadi oleh karena Badan Musyawarah Desapraja tidak dapat atau terhalang memenuhi tugas kewajibannya maka Kepala Desapraja dapat bertindak tanpa Badan tersebut. Dan kalau kelalaian itu terjadi oleh karena Kepala Desapraja tidak dapat atau terhalang memenuhi tugas-kewajibannya, maka salah seorang Pamong Desapraja akan ditunjuk untuk menjalankan segala tugas kewenangan Desapraja. Dan jika tidak ada salah seorang Pamong Desapraja yang dapat diberi beban itu, maka seseorang petugas yang ditunjuk akan menjalankannya.

24. Bab IV Undang-undang ini mengatur hal-hal yang mengenai harta-benda, keuangan dan penghasilan Desapraja. Sebagaimana juga dengan kewenangan mengurus rumah-tangga sendiri berpangkal kepada apa yang ada pada waktu Undang-undang ini berlaku, demikian juga segala hak atas benda-benda, keuangan dan penghasilan yang ada pada setiap kesatuan masyarakat hukum yang ada pada waktu Undang-undang ini berlaku, seluruhnya menjadi haknya Desapraja.
Cara penggunaan dan penyelenggaraan harta-benda kekayaan dan cara pemungutan dan pengusahaan Sumber-sumber penghasilan Desapraja itu seterusnya setiap waktu dapat diperbaharui, diubah dan ditertibkan kembali dengan keputusan Badan Musyawarah Desapraja. Maksudnya agar Desapraja dapat menggunakan sebaik-baiknya segala harta-benda kekayaannya dan memperkaya sumber-sumber penghasilan sesuai dengan tuntutan kemajuan yang hendak dicapai, sesuai pula dengan kepentingan pelaksanaan tugas-kewajibannya.
Untuk pegangan dan pedoman melakukan pembaharuan dan penertiban kembali seperti yang disebutkan diatas, maka Pemerintah Daerah tingkat II dapat mengadakan ketentuan-ketentuan umum yang sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara. Ini berarti bahwa dalam ha hak-hak Desapraja atas tanah, cara penggunaannya dan penyelenggaraannya haruslah tunduk pada garis umum dari politik "landreform" yang disebutkan dalam Jalannya Revolusi Kita (Jarek), karena itu mengenai soal tanah tersebut, segala ketentuan dari Undang-undang Pokok Agraria serta peraturan-perundangan pelaksanaannya,harus ditaati sepenuhnya.

25. Mengingat bahwa unsur-unsur keterbelakangan feodal masih banyak terdapat terutama didaerah-daerah pedalaman, sedang hal ini harus dihapuskan, maka setiap kali diadakan pembaharuan dan pengertiban kembali cara pemungutan dan penyelenggaraan harta benda kekayaan dari cara pemungutan dan pengusahaan Sumber-sumber penghasilan Desapraja haruslah memenuhi tuntutan garis umum dari Jarek untuk "mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur".
Sesuai dengan garis tersebut, maka Dasapraja nantinya tidak akan mengenal lagi sistim tanah bengkok untuk penghasilan Kepala Desapraja dan Pamong Desapraja, tidak akan mengenal lagi sistim penggunaan tenaga kerja tanpa bayaran seperti janggolan, tidak akan mengenal lagi penghasilan dan pemberian atau pembagian penghasilan tanpa keputusan atau tanpa persetujuan Badan Musyawarah Desapraja dan tanpa melalui anggaran keuangan dan kas Desapraja, sehingga dengan demikian akan berakhirlah segala bentuk penghisapan feodal dalam Desparaja-desapraja itu.
Dalam hubungan ini perlu dijelaskan, bahwa selain tanah-tanah Kas Desapraja yang merupakan sumber penghasilan bagi Desapraja yang bersangkutan, tanah-tanah bengkok yang adapun selanjutnya akan dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan Desapraja, yang berarti bahwa hasil dari tanah-tanah tersebut dimasukkan dalam Kas Desapraja. Meskipun demikian, penggunaan tanah-tanah tersebut sebagai salah satu sumber penghasilan Desapraja tidaklah boleh mengurangi semangat dan tujuan Landreform.

26. Seperti telah dikemukakan pada angka ke 14, kecuali sistim demokrasi gotong-royong, juga gotong-royong secara demokratis adalah juga hal asal-usul menurut adat-kebiasaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang menjadi, pembawaan sejarah pertumbuhannya. Dan menurut Manipol gotong-royong adalah unsur kepribadian Indonesia. Bergotong-royong, baik dalam bentuk pengerahan tenaga kerja maupun dalam bentuk urusan barang dan uang, tetap akan dipelihara dan diperkembangkan, karena kegotong-royongan inipun merupakan kekayaan yang besar sekali nilainya dan jasanya jika diselenggarakan sesuai dengan azas-azasnya yang demokratis dan diatur serta terpimpin dengan baik.
Bergotong-royong itu ada macam-macam bentuknya, tergantung dari maksudnya. Ada gotong-royong dalam bentuk kerjasama bantu-membantu antara sejumlah penduduk (menggarap) tanah, membuka hutan, memungut (panen dan sebagainya), ada gotong-royong untuk kepentingan bersama setempat (memelihara jalan-jalan, kuburan, pengairan, keamanan dan sebagainya), ada gotong-royong bagi Desapraja (membangun balai pertemuan, tanah lapang dan lain-lain bangunan) dan ada gotong-royong untuk kepentingan Negara yang sekalipun tidak langsung, tetapi juga termasuk dalam kepentingan Desapraja dan penduduknya.
Untuk memelihara agar prinsip demokratis dari gotong-royong itu, juga untuk menghindarkan jangan sampai gotong-royong itu menjadi bersifat rodi atau terlalu banyak mengganggu hari-hari kerja bagi kepentingan hidup penduduk dan jangan pula melebihi dari suatu jumlah hari kerja tertentu dalam setiap tahunnya, maka kegotong-royongan itu akan diatur menurut keputusan Badan Musyawarah Desapraja dan akan diberi batas-batas yang perlu oleh Pemerintah Daerah tingkat II.
27. Karena gotong-royong itu adalah juga merupakan kekayaan yang besar nilainya dan jasanya, maka berlainan dari masa yang lampau, segala hasil usaha gotong-rohong itu haruslah pula dinilai dalam bentuk uang, umpamanya hasil gotong-royong membikin jembatan, membangun sekolahan atau membikin balai pertemuan, haruslah ditaksir menurut patutnya, berapa harga hasil dari pekerjaan gotong-royong itu. Gotong royong membikin betul tanggul atau kerusakan jalan umpamanya, dapat dinilai jasanya dengan hari-hari kerja yang terpakai dan setiap hari kerja dapat dinilai lagi dengan mata uang seperti upah kerja harian.
Semua hasil usaha gotong-royong itu haruslah dibukukan, didaftarkan sebagai kekayaan Desapraja dan bersama dengan itu harus dijelaskan pula dalam pembukuan tersebut alasan-alasan da keputusan-keputusan untuk diadakannya gotong-royong itu. Dengan cara-cara tersebut diatas, akan terpeliharalah kemurnian dari pada kegotong-royongan itu dari segala bentuk penyelewengan dari pihak manapun juga.
28. Dalam rangka memperkaya sumber-sumber penghasilan Desapraja, maka disamping Desapraja dapat berusaha sendiri membangun perusahaan-perusahaan Desapraja, juga dimungkinkan untuk mendapat bagian dari hasil perusahaan-perusahaan yang dibangun dan diusahakan oleh Daerah atasannya. Bagain hasil ini mungkin dalam bentuk menjadi peserta, mungkin juga dalam bentuk lain, umpamanya Desapraja mendapat bagian karena perusahaan Daerah atasan itu menggunakan bahan-bahan baku dari Desapraja, atau menempatkan perusahaan-perusahaan itu dalam daerah Desapraja.
Dalam bidang perpajakan, Desapraja dapat meneruskan pemungutan pajak yang sudah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan mengadakan serta memungut retribusi Desapraja. Untuk ini perlu ada peraturan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah Desapraja dan perlu disahkan lebih dulu oleh Kepala Daerah tingkat II untuk mencegah pemungutan yang berlebih-lebih. Disamping itu seperti juga Daerah menerima dari Pemerintah Pusat, demikian juga Desapraja hendaknya dapat menerima dari Daerah pajak Daerah yang diserahkan kepada Desapraja dan sebagai dari hasil pungutan pajak Daerah.
Mengingat jasanya bagi kepentingan Negara dan Daerah, maka sudah sepatutnya pula Desapraja mendapatkan bantuan untuk berpelanjaannya atau bantuan-bantuan lainnya, terutama bagi Desapraja yang kurang mampu, untuk setiap tugas pembantuan yang dibebankan kepada Desapraja dan untuk prestasi-prestasi kerjanya. Bantuan-bantuan itu dapat diberikan baik oleh Daerah tingkat I dan tingkat II maupun oleh Negara.
Selain dari semuanya itu, Desapraja juga dimungkin mendapat penghasilan dari pinjaman-pinjaman dan lain-lain hasil usaha lagi.
Dengan sumber-sumber penghasilan yang makin diperkaya itu, akan memungkinkan Desapraja bertindak meringankan dan mengurangi beban penduduknya yang selama dimasa lampau bertumpuk-tumpuk menjadi pikulannya. Disamping itu akan memungkinkan pula Desapraja mengadakan perubahan dan pembaharuan dalam cara pungutan-pungutan Desapraja untuk mengakhiri bentuk-bentuk yang mengandung unsur-unsur feodal.
29. Untuk menilai perkembangan dan kemajuan serta kebijaksanaan penyelenggaraan Desapraja menurut gagasan Undang-undang ini, maka perlu sekali adanya anggaran keuangan Desapraja yang terpelihara dan teratur baik. Ini tidak berarti bahwa Desapraja diharuskan menyusun anggaran keuangannya melebihi kemampuan penyelenggaraannya. Anggaran keuangan itu cukup diatur dan disusun secara sederhana saja, asal memenuhi keperluan-keperluan untuk menjadi bahan penilaian sebagai dimaksudkan itu.
Bagaimana cara mengatur dan menyusun anggaran keuangan, cara mengatur dan mengurus administrasi keuangan Desapraja pada umumnya, yang bersifat sederhana tetapi cukup memenuhi kebutuhan dan mempunyai pula bentuk-bentuk seragam, akan ditentukan dalam suatu Peraturan Daerah tingkat II dan petunjuk-petunjuk yang perlu dalam pelaksanaannya berdasarkan pedoman-pedoman Kepala Daerah tingkat I.
30. Bab V Undang-undang ini mengatur tentang pengawasan dan bimbingan atas Desapraja. Dalam berbagai pasal Undang-undang ini telah selengkap mungkin diatur ketentuan-ketentuan mengenai pengawasan, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat repressif.
Dalam pada itu hal yang perlu ditekankan disini ialah mengenai maksud pokok dari segala cara pengawasan itu adalah mengandung kebijaksanaan umum terhadap Desapraja, agar dapat memupuk segala kemungkinan untuk memperbesar dayagunanya bagi kepentingan pelaksanaan perjuangan penyelesaian dan mencapai tujuan Revolusi Agustus 1945. Dan ini berarti pula bahwa segala cara pengawasan dan bentuk pengawasan itu haruslah mengandung maksud untuk memberikan bimbingan kepada Desapraja agar secepat mungkin pula dapat ditingkatkan menjadi Daerah tingkat III.
31. Dalam Bab VI diatur cara peningkatan Desapraja menjadi Daerah tingkat III. Karena Daerah tingkat II adalah Daerah atasan yang terdekat dan yang sehari-hari mengawasi dan membimbing perkembangan Desapraja itu, maka Pemerintah Daerah tingkat II inilah yang harus menilai apakah sesuatu Desapraja telah cukup matang untuk ditingkatkan menjadi Daerah tingkat III, baik atas pertimbangan sendiri, maupun setelah mempertimbangkan keinginan dari Desapraja yang bersangkutan, Jika menurut pertimbangan dan penilaian Pemerintah Daerah tingkat II sesuatu Desapraja telah cukup matang untuk ditingkatkan menjadi Daerah tingkat III, supaya hal itu diusulkan kepada Pemerintah Daerah tingkat I.
Berdasarkan usul-usul yang diterimanya dari Daerah-daerah tingkat II bawahannya, Pemerintah Daerah tingkat I mengusulkan peningkatan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, baik untuk satu Desapraja, maupun beberapa Desapraja bersama-sama.
Mengenai kesatuan-kesatuan masyarakat hidup yang karena akibat dan pembawaan revolusi, telah digabungkan menjadi satu dengn cara apapun juga dan sampai pada waktu Undang-undang ini berlaku tidak terpecah-pecah kembali. Pemerintah Daerah tingkat I mengajukan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk membentuknya menjadi. Daerah tingkat III pada waktu Undang-undang ini dilaksanakan. Tetapi jika menurut pertimbangan Menteri termaksud peningkatan itu belum sesuai, atau atas penilaian Pemerintah Daerah tingkat I setelah mendengar pertimbangan Pemerintah Daerah tingkat II peningkatan itu belum tepat, maka kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tersebut itu dijadikan saja Desapraja menurut Undang-undang ini.
32. Untuk satu masa peralihan (Bab VII), maka semua kesatuan masyarakat hukum diseluruh wilayah Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan pasal I dan penjelasan umum angka 6 (tetapi yang bukan bekas-bekas Swaparaja yang akan diatur lain), dengan sendirinya menjadi Desapraja dalam masa peralihan menurut Undang-undang ini.
Bersama dengan itu, maka Kepala-kepala dari kesatuan masyarakat hukum tersebut dengan sendirinya pula menjadi Kepala Desapraja dalam masa peralihan, yang menjalankan tugas kewenangan Desapraja menurut Undang-undang ini. Ia dibantu oleh alat-alat kelengkapan lainnya dari undang ini. Ia dibantu oleh alat-alat kelengkapan lainnya dari kesatuan masyarakat hukum tersebut, yang juga menjadi alat-alat kelengkapan Desapraja dalam masa peralihan.
Dapat difahami bahwa alat-alat kelengkapan lama itu akan mengalami berbagai kesulitan, karena disamping harus menjalankan tugas kewenangan menurut Undang-undang ini, masih juga harus melaksanakan dan meneruskan tugas kewenangan yang lama.
Karena itu adalah diharapkan bahwa masa peralihan ini akan dapat diakhiri selekas mungkin. Sebagai ancer-ancer, masa peralihan ke Desapraja selesai dalam jangka waktu 2 tahun dan 2 tahun setelah itu Desapraja hendaknya sudah dapat ditingkatkan menjadi Daerah tingkat III.
Untuk menyempurnakan pelaksanaan Undang-undang ini dan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam pelaksanaan tersebut, termasuk jugauntuk mengatasi segala kesulitan yang ditemui selama masa peralihan, diadakan aturan Tambahan (Bab VIII) yang menentukan kemungkinan akan adanya peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Menteri Dalam Negeri, tegasnya Menteri yang berwenang sekalipun namanya mungkin berganti.
Disamping itu diharapkan pula kebijaksanaan setiap Kepala Daerah terutama Kepala Daerah tingkat I.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1.
Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang tercakup dalam pengertian penjelasan Undang-undang Dasar pasal 18: "Volksgemeenschappen seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya", yang bukan bekas-bekas Swaparaja, adalah Desapraja menurut Undang- undang ini.
Dengan menggunakan nama Desapraja, Undang-undang ini memberikan istilah baru dengan satu nama untuk keseluruhan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang termasuk dalam penjelasan Undang-undang Dasar tersebut, yang diberbagai bagian wilayah Indonesia mempunyai nama asli yang bermacam-macam. Bersama dengan itu Undang-undang ini memberi dasar dan isi Desapraja itu secara hukum yang berarti kesatuan Masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah- tangganya, memilih penguasanya dan mempunyai harta-benda sendiri.
Selanjutnya lihat penjelasan umum.

Pasal 2.
Meskipun dalam sub c dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan isntansi atasan bagi Desapraja adalah Pemerintah Daerah tingkat II, Pemerintah Daerah tingkat I dan Pemerintah Pusat dengan segala Departemen dan Jawatannya, baik yang berada di Pusat maupun di Daerah-daerah tingkat I dan II, tidaklah berarti bahwa Desapraja dapat langsung berhubungan dengan instansi-instansi atasan dimaksud tanpa mengindahkan hierarchie.

Pasal 3.
Secara tegas dinyatakan dalam pasal ini bahwa Desapraja itu adalah suatu badan hukum yang dapat bertindak didalam dan diluar pengadilan sebagai suatu kesatuan yang diwakili oleh Kepalanya (ayat 1 dan 2).
Pergantian dari hak mewakili itu hanya dimungkinkan apabila Kepala Desapraja karena sebab apapun juga berhalangan memenuhi tugas perwakilan itu, atau karena hal-hal yang bersifat khusus, umpamanya menghadapi sesuatu perkara, Kepala Desapraja dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya, umpamanya seseorang akhli hukum.
Siapa yang berhak mewakili Kepala Desparaja, menurut ayat (3) akan ditentukan menurut ketentuan pasal 16, dengan memperhatikan adat-kebiasaan setempat.
Selanjutnya lihat penjelasan umum.

Pasal 4.
Karena Desapraja itu banyak yang kecil-kecil, sehingga sukar untuk mempertinggi daya-guna dan daya kreasinya, malahan akan tidak sesuai dengan tenaga dan keuangan yang digunakan penyelenggaraan suatu daerah yang kecil dengan penduduk yang sedikit, maka untuk kepentingan umum, Desapraja-desapraja kecil-kecil itu dapat digabungkan menjadi satu Desapraja. Penggabungan-penggabungan itupun dimaksudkan juga sebagai persiapan-persiapan untuk meningkatkan Desapraja menjadi Daerah tingkat III yang memenuhi syarat-syrat yang diperlukan. Tentu saja untuk penggabungan-penggabungan itu perlu adanya usul dari Daerah tingkat II yang langsung mengawasi, membimbing dan menilai Desapraja-desapraja bawahannya, usul mana diajukan setelah mendengar dan memperhatikan pula pendapat Badan Musyawarah Desapraja-desapraja yang bersangkutan.
Selain dari penggabungan yang diusulkan oleh Daerah tingkat II atas dasar kepentingan umum seperti tersebut diatas, juga Desapraja sendiri yang merasa memerlukan penggabungan itu dapat menemukakan kehendaknya, kehendak dana akan diajukan berdasarkan keputusan Badan Musyawarah Desapraja dari Desapraja-desapraja yang mempunyai kehendak yang sama untuk bergabung itu (ayat 2).
Setiap penggabungan tentu akan membawa akibat penyatuan dan penampungan dari seluruh alat kelengkapan Desapraja dan harta-benda kekayaan serta sumber-sumber penghasilannya. Semuanya itu harus diatur cara-cara penyelesaiannya sebaik-baiknya begitu pula akibat-akibat lain yang mungkin terjadi. Karena itu diharuskan bahwa dalam Peraturan Daerah tingkat I yang menetapkan penggabungan tersebut, dimuat juga cara-cara penyelesaian segala akibat penggabungan itu (ayat 3), sedang Peraturan termaksud memerlukan eksaminasi dari Menteri Dalam Negeri (ayat 4).

Pasal 5.
Perlu juga ditampung bahwa sesuatu Desapraja mungkin dipecah sehingga menjadi lebih kecil, terutama Desapraja yang berbatasan dengan Kota-kota (Kota Raya, Kota Madya atau Kotapraja). Untuk perluasan Kota-kota itu, yang sekarang saja sudah menjadi persoalan praktis adakalanya sebagian dari daerah Desapraja diperlukan untuk maksud tersebut, bahkan adakalanya pula seluruh Desapraja itu diperlukan. Dalam hal hanya sebagian daerah Desapraja yang diperlukan, maka Desapraja yang bersangkutan menjadi lebih kecil dan kalau kenyataannya nanti sudah tidak akan memenuhi harapan bagi masa depan Desapraja, mungkin juga yang sudah menjadi kecil itu akan digabungkan lagi kepada Desapraja atau Daerah tingkat III yang berbatasan.
Kemungkinan lainnya ialah manakala terjadi beberapa Desapraja yang digabungkan menjadi dua atau tiga Desapraja, diantaranya mungkin akan ada sesuatu Desapraja yang sebagian daerahnya digabungkan kepada Desapraja baru yang satu, sedang bagian selebihnya kepada Desapraja baru yang lain sebagai hasil penggabungan-penggabungan itu. Hal ini bisa terjadi karena letaknya atau karena perkembangan penduduknya, atau karena hubungan ekonominya, atau karena sebab-sebab lain lagi, sehingga sesuatu Desapraja harus terpecah-pecah daerahnya untuk masing-masing digabungkan kepada Desapraja yang berlain-lain/atau kepada Daerah tingkat III, lebih-lebih didaerah-daerah kepulauan.
Pemecahan dan penggabungan demikian itu atas dasar kepentingan umum dapat dilakukan dengan melalui prosedure sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 ayat (1), juga mengenai penyelesaian dari segala akibat yang terjadi karena pemecahan itu harus diatur dan ditentukan dalam Peraturan Daerah tingkat I yang berlakunya setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri (ayat 2 dan 3 dari pasal 5 ini).

Pasal 6.
Tidak semua kesatuan masyarakat hukum disetiap Daerah tingkat I telah memenuhi syarat-syarat seperti termaksud dalam pasal 1, karena itu diperlukan adanya pendaftaran.
Daftar ini diperlukan untuk mengetahui dengan jelas berapa adanya Desapraja pada setiap Daerah tingkat I dan berapa jumlah semua Desapraja diseluruh Indonesia sejak Undang-undang ini berlaku dan pada setiap waktu kemudian harinya. Hal ini penting sebagai bahan perhitungan untuk berbagai maksud, baik untuk Pemerintah Pusat maupun untuk Pemerintah Daerah.
Dari daftar ini juga akan diketahui setiap tahunnya, berapa banyak Desapraja yang telah ditingkatkan menjadi Daerah tingkat III atau yang telah digabungkan secara utuh atau setelah dipecah lebih dulu.
Selanjutnya lihat penjelasan umum.

Pasal 7.
Karena dalam perkataan Desapraja itu telah mengandung juga adanya penguasaan penyelenggaraan, maka yang dimaksudkan dengan alat-alat kelengkapan Desapraja adalah alat-alat kelengkapan yang berwenang menyelenggarakan urusan rumah-tangga Desapraja.
Alat-alat kelengkapan itu disebut secara berturut-turut menurut taraf kedudukannya adalah terdiri dari Kepala Desapraja, Badan Musyawarah Desapraja, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja. Petugas Desapraja dan Badan Pertimbangan Desapraja. Selanjutnya lihat penjelasan umum.

Pasal 8.
Dari semua alat kelengkapan Desapraja, penyelenggara utama dari urusan rumah tangga Desapraja adalah Kepala Desapraja, yang berkedudukan sebagi pemuka dan pemimpin dari masyarakat Desapraja, mengayomi masyarakat Desapraja.
Kepala Desapraja mengepalai dan memimpin penyelenggara-penyelenggara lainnya dalam melaksanakan tugas kewenangan Desapraja. Sebagai penyelenggara utama, maka Kepala Desapraja itupun adalah penanggung jawab utama dari segala tugas kewenangan mengurus rumah-tangga Desapraja dan tugas-tugas pembantuan yang dibebankan kepada Desapraja. Karena itu dalam segala kegiatan kenegaraan yang berkehendak turut-sertanya Desapraja, seharusnyalah melalui Kepala Desapraja.
Dalam mengambil tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan penting Kepala Desapraja haruslah lebih dulu bermufakat dan memperoleh persetujuan Badan Musyawarah Desapraja yang mewakili seluruh masyarakat Desapraja. Dengan demikian, maka tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya itu akan mendapat dukungan luas dan ditaati.
Lain dari pada ituk mengingat bahwa Kepala Desapraja adalah alat Pemerintah Pusat, maka dengan demikian dia tidak dapat melepaskan tanggung-jawabnya dalam hal turut serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Sebagai alat Pemerintah Pusat, Kepala Desapraja juga sekaligus
menjadi alat Pemerintah Daerah atasannya.
Selanjutnya lihat penjelasan umum.

Pasal 9.
Sesuai dengan hak asal-usulnya, maka Kepala Desapraja haruslah dipilih langsung oleh semua penduduk Desapraja, baik lelaki maupun wanita, yang sudah berumur 18 tahun atau sudah dianggap dewasa karena sudah kawin atau sudah pernah kawin, juga menurut adat-kebiasaan sudah dianggap sebagai warga Desapraja karena memenuhi syarat-syarat, umumnya karena asal-usulnya, karena sudah cukup lama berdiam di Desapraja yang bersangkutan, karena sudah memenuhi tugas kewajiban yang dibebankan dan lain-lain alasan menurut adat-kebiasaan setempat (ayat 1). Dari hasil pemilihan tersebut yang menurut peraturan dan menurut adat kebiasaan dapat dianggah sah, hal mana harus dinyatakan dalam pertimbangan pengangkatan, calon yang mendapat suara terbanyak mutlak, yaitu yang mendapat suara lebih dari separoh jumlah suara yang diberikan, diangkat oleh Kepala Daerah tingkat I menjadi Kepala Desapraja untuk suatu masa jabatan paling lama 8 tahun. Karena disini disebutkan paling lama, jadi mungkin juga kurang dari 8 tahun, tetapi tentu saja tidak seharusnya kurang dari masa jabatan anggota Badan Musyawarah Desapraja (ayat 2).
Suara terbanyak mutlak di perlukan sebagai hak prioritas untuk diangkat, dimaksudkan agar supaya Kepala Desapraja itu orang yang mempunyai sebesar mungkin pengaruh/serta mendapat sebesar mungkin kepercayaan dari masyarakat Desapraja sebagai pimpinan, kecuali terdapat fakta-fakta bahwa calon prioritas itu tidak dapat diangkat, sehingga dengan demikian yang berwenang mempunyai cukup alasan untuk mengangkat calon lainnya menurut urutannya.
Memperhatikanhal-hal yang khusus bersangkutan dengan adat-kebiasaan setempat, selain dari yang tersebut itu, umpamanya tentang cara memberikan suara, cara memajukan calon dan lain-lain, dengan tidak merugikan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam Undang-undang ini, diserahkan kepada Daerah tingkat I, yang menurut ayat (3) harus mengadakan peraturan pemilihan, pengangkutan, pengesahan pemecatan sementara dan pemberhentian Kepala Desapraja dalam wilayahnya. Peraturan ini harus mendapat pengesahan lebih dulu dari Menteri Dalam Negeri.
Selanjutnya lihat penjelasan umum.

Pasal 10.

Pasal ini menentukan syarat-syarat untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desapraja. Ia haruslah warga Desapraja, seperti penjelasan pasal 9 diatas, berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dapat dinyatakan dari riwayat hidupnya bahwa ia turut aktif dalam perjuangan, membela perjuangan kemerdekaan tidak pernah memusuhi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan memihak kepada musuh-musuh revolusi. Menyetujui dan melaksanakan Manipol/USDEK bersama segala pedoman pelaksanaannya, dengan perkataan dan perbuatan.
Syarat tentang tidak sedang kehilangan hak memilih dan dipilih, adalah berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi.
Syarat kecakapan dan pengalaman adalah merupakan syarat utama disamping syarat pendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Dasar atau berpengatahuan yang sederajat dengan itu.
Kecakapan dan pengalaman yang dimaksud ini hendaknya tidak diartikan sempit. Seseorang yang dalam kehidupan sehari-hari mempunyai pengalaman-pengalaman pekerjaan apa saja yang menghendaki kecakapan mengurus dan bakat kepemimpinan, dianggap telah dapat memenuhi syarat tersebut.
Syarat umur sekurang-kurangnya 25 tahun dimaksudkan agar Kepala Desapraja itu hendaknya orang yang sedikit-banyaknya sudah mempunyai pengalaman hidup dan pandangan hidup serta telah cukup dewasa untuk memikul tanggung jawab sebagai Kepala Desapraja.

Pasal 11.
Dalam Undang-undang ini tidak ditentukan secara terperinci jabatan-jabatan apa dan pekerjaan-pekerjaan apa yang tidak boleh dirangkapkan dengan kedudukan Kepala Desapraja. Untuk menjamin adanya keseragaman dalam hal larangan rangkapan jabatan apa saja bagi Kepala desapraja, hal tersebut harus diatur oleh Pemerintah Daerah tingkat I yang bersangkutan.
Umumnya dapatlah difahami, bahwa umpamanya tidaklah akan dibenarkan apabila Kepala Desapraja merangkap menjadi Kepala Daerah, karena kedua jabatan itu bukan saja mempunyai kekhusuan tanggung jawab akan kewenangan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya masing-masing, tetapi juga ada saling hubungan dalam hal pengawasan dan pimpinan, sehingga kedua jabatan tersebut mustahil dapat dirangkap oleh satu orang. Dapat pula difahami, bahwa umpamanya tidak akan dibenarkan apabila Kepala Desapraja menjadi pokrol yang membela perkara melawan Desapraja.

Pasal 12.
Keberhentian karena berakhirnya masa jabatan harus tidak menyebabkan kekosongan penyelenggaraan urusan rumah tangga Desapraja, karena itu sebelum Kepala Desapraja yang baru dilantik dan menerima penyerahan jabatan, maka Kepala Desapraja yang lama harus tetap dalam jabatannya. Kalau kewenangan untuk mengngkat Kepala Desapraja yang ada pada Kepala Daerah tingkat I dapat dikuasakan kepada Kepala Daerah tingkat II yang bersangkutan (pasal 9 ayat 2), maka dalam hal pemberhentian Kepala Desapraja tidaklah demikian. Tegasnya, untuk menjaga adanya obyektivitas dalam hal pemberhentian seseorang Kepala Desapraja, maka tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Kepala Daerah tingkat I atas usul dari Kepala Daerah tingkat II yang bersangkutan.
Lain-lain cukup jelas dan selanjutnya lihat penjelasan umum.

Pasal 13.
Ayat (1) pasal ini menghendaki adanya suatu peraturan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah Desapraja berdasarkan pedoman Menteri Dalam Negeri mengenai penghasilan bagi Kepala Desapraja. Segala penghasilan yang diberiken kepada Kepala Desapraja haruslah melalui anggaran keuangan desapraja yang ditetapkan untuk setiap tahun anggaran.
Peraturan penghasilan Kepala Desapraja termaksud dalam ayat (1) itu haruslah mendapat pengesahan lebih dulu dari Kepala Daerah tingkat II (ayat 2), dengan maksud bukan saja untuk menjaga keseimbangan antara jumlah yang patut diberikan dengan kemampuan Desapraja, tetapi jugauntuk maksud-maksud cara pemberian penghasilan yang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam penjelasan umum.
Selanjutnya lihat penjelasan umum.

Pasal 14.
Cuiup jelas.

Pasal 15.
Nama jabatan, tanda jabatan dan pakaian seragam Kepala Desapraja dan Pamong Desapraja, agar bersifat Nasional ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, sedang yang lain-lainnya cukup ditetapkan dengan Peraturan Daerah tingkat I.

Pasal 16.
Ayat, (1) pasal ini dimaksudkan untuk mengatur perwakilan Kepala Desapraja dalam hal ia berhalangan atau tidak dapat melakukan tugasnya, misalnya karena dalam keadaan sakit, sedang bepergian dan halangan-halangan lainnya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan adat-kebiasaan setempat, misalnya apakah Pamong Desapraja yang harus mewakili itu dari pedukuhan tempat kedudukan Kepala Desapraja atau Pamong Desapraja yang tertua usianya.
Yang menganggap perlu atau tidak perlu diadakannya pemilihan Kepala Desapraja baru ialah Badan Musawarah Desapraja dengan persetujuan instansi atasan yang berwenang dan dengan ketentuan bahwa pemilihan Kepala Desapraja baru itu tidak akan menghambat peningkatan Desapraja yang bersangkutan menjadi Daerah tingkat III (ayat 2).
Lebih jauh lihat penjelasan pasal 3 dan pasal 25 serta penjelasan umum.

Pasal 17.
Ayat (1) pasal ini menentukan bahwa musyawarah Desapraja dilakukan dengan perantaraan suatu badan perwakilan yang dinamakan Badan Musyawarah Desapraja. Jumlah anggotanya, tidak termasuk Ketua (Kepala Desapraja) akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tingkat II, sedikit-dikitnya 10 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang. Jumlah tersebut akan ditetapkan dengan memperhatikan banyaknya dukuh yang terdapat dalam Daerah Desapraja yang bersangkutan serta banyaknya penduduk (ayat 1 dan 2).
Masa keanggotaan Badan Musyawarah Desapraja ditetapkan 4 tahun, yaitu separoh dari masa jabatan Kepala Desapraja dan Pamong Desapraja (ayat 3), sedang anggota yang mengisi lowongan antar waktu, hanya menjadi anggota selama masa sisa keanggotaan yang digantikannya (ayat 4).
Anggota-anggota Badan Musyawarah Desapraja dipilih secara umum dan langsung oleh segenap penduduk Desapraja (ayat 5) yang seperti penjelasan pasal 9 telah menjadi warga Desapraja yang bersangkutan.
Pemilihan, pengangkatan dan penggantian anggota Badan Musyawarah Desapraja diatur dalam Peraturan Daerah tingkat I untuk seluruh wilayahnya dan Peraturan ini tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Dalam Peraturan Daerah tersebut harus diperhatikan pula adat-istiadat setempat mengenai cara pemilihan dan cara pencalonan dan lain-lain dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam Undang-undang ini.
Sesuai dengan maksud untuk menjadikan Badan Musyawarah Desapraja itu sebagai badan perwakilan yang merata mewakili segenap masyarakat Desapraja, maka dalam peraturan Daerah yang dimaksud haruslah ada ketentuan yang menjamin, bahwa sesuatu dukuh yang cukup banyak penduduknya dan karena itu patut diwakili, haruslah sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil dalam Badan Musyawarah Desapraja. Sedang dukuh yang besar-besar, juga dengan melihat jumlah banyaknya penduduk sebagai bandingan, dapat mempunyai wakil lebih dari seorang.
Oleh karena itu maka cara menetapkan calon terpilih ialah calon yang mendapat suara terbanyak saja (bukan suara terbanyak mutlak).

Pasal 18.
Pasal ini menentukan syarat-syarat untuk dapat menjadi anggota Badan Musyawarah Desapraja, yaitu penduduk yang menurut adat kebiasaan setempat telah menjadi warga Desapraja seperti penjelasan pasal 9, telah berumur sedikitnya 21 tahun, suatu tingkat umur yang dapat dianggap sudah dapat memikul tanggung jawab untuk menjadi anggota Badan tersebut.
Syarat tempat tinggal pokok dalam daerah Desapraja yang bersangkutan diperlukan untuk menjaga agar anggota Badan Musyawarah Desapraja setiap waktu dapat menghadiri rapat-rapat yang diadakan, juga untuk menjamin bahwa dia selalu berada di tengah-tengah masyarakat Desapraja untuk dapat memahami kehendak dan pikiran-pikiran yang hidup di tengah-tengah masyarakat Desapraja.
Syarat pengetahuan tidak ditentukan dengan tamatan sesuatu sekolahan tetapi setidak-tidaknya cakap menulis dan membaca Bahasa Indonesia dalam huruf Latin. Kecakapan di sini tentunya diperlukan secara yang setimpal bagi keperluan memenuhi tugas kewajiban keanggotaan Badan Musyawarah Desapraja yang akan banyak membaca dan menulis.
Syarat termaksud dalam huruf d tidak memerlukan penjelasan lagi.
Syarat menyetujui Manipol/USDEK berarti aktif melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara itu bersama dengan segala pedoman pelaksanaannya, dengan perkataan dan perbuatan.
Syarat ini tidak terpisah dari syarat berikutnya (huruf f), yaitu tidak menjadi anggota/bekas anggota sesuatu partai/organisasi yang menurut peraturan-perundangan yang berlaku dinyatakan dibubarkan atau dilarang berdirinya, alasan-alasan untuk mengecualikan, terutama akan diuji dari aktivitasnya melaksanakan Manipol/USDEK dan segala pedoman pelaksanaannya secara konsekwen.

Pasal 19.
Huruf a dari pasal ini menentukan jenis jabatan-jabatan Desapraja yang tidak boleh dirangkap oleh anggota Badan Musyawarah Desapraja. Selain dari itu, maka jabatan-jabatan apa dan pekerjaan-pekerjaan apa yang juga tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan Badan Musyawarah Desapraja diserahkan ketentuannya kepada Pemerintah Daerah tingkat I, tentunya dengan memperhatikan adat kebiasaan setempat dan memperhatikan hal-hal yang mungkin merugikan Desapraja dan masyarakatnya.
Dalam menentukan larangan rangkapan jabatan dan pekerjaan-pekerjaan anggota Badan Musyawarah Desapraja ini, kecuali harus memperhatikan adat-kebiasaan setempat dan hal-hal yang mungkin merugikan Desapraja dan masyarakatnya, juga harus diperhatikan pula bahwa keanggotaan Badan Musyawarah Desapraja itu merupakan kedudukan kehormatan yang tidak memberikan sesuatu penghasilan tertentu atau honorarium tetap. (Meskipun demikian, jika keadaan keuangan Desapraja memungkinkan, kepada anggota Badan Musyawarah Desapraja dapat diberikan uang sidang).
Karenanya dalam menentukan larangan rangkapan jabatan dan pekerjaan itu haruslah dijaga jangan sampai seseorang anggota Badan Musyawarah Desapraja sampai kehilangan mata-pencaharian untuk penghidupannya atau terganggu mata-pencahariaannya melebihi dari yang sepatutnya dan seperlunya. Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Desapraja dan Masyarakat Desapraja itu, maka dalam menentukan larangan rangkap termaksud dalam huruf b tersebut, sebaiknya diadakan pasal yang memungkinkan pengecualian.

Pasal 20.
Yang mungkin dibanding tentunya pemberhentian atas dasar ayat (1) huruf c dan d, lain-lainnya cukup jelas.

Pasal 21.
Cukup jelas.
Penyesuaian termaksud dalam ayat (3) pasal ini berarti penyesuaian kata-kata yang perlu, yaitu perkataan "Kepala Desapraja" diganti dengan perkataan "anggota Badan Musyawarah Desapraja".

Pasal 22
Pimpinan Badan Musyawarah Desapraja terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, sehingga tercapai poros NASAKOM.
Kepala Desapraja, karena jabatannya dan mengingat hak asal-usul sebaimana dimaksud penjelasan pasal 9, dengan sendirinya menjadi Ketua. Sebagai Wakil-wakil Ketua akan dipilih dari dan oleh anggota Badan Musyawarah Desapraja sendiri yang disahkan oleh Kepala Daerah tingat II.
Jika Kepala Desapraja berhalangan memimpin rapat, maka yang menggantikannya bukanlah Wakil Kepala Desapraja, tetapi adalah salah seorang Wakil Ketua Badan Musyawarah Desapraja yang tersebut itu.
Selanjutnya lihat penjelasan umum.

Pasal 23.
Cukup jelas.

Pasal 24.
Ayat (1) cukup jelas.
Ayat (2) mengharuskan Badan Musyawarah Desapraja mengambil sesuatu keputusan dengan kata mufakat sebagai hasil musyawarah, sesuai dengan prinsip demokrasi gotong-royong seperti dijelaskan dalam penjelasan umum.
Dalam hal belum terdapat kata mufakat untuk mengambil sesuatu keputusan mengenai sesuatu soal, maka pembicaraannya dapat ditunda untuk memberi kesempatan mengadakan pembicaraan dari hasi kehati dilur rapat, juga memberi kesempatan kepada Pimpinan untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan informil guna mendapatkan titik-titik pertemuan dan persamaan pikiran. Jika usaha-usaha inipun belum memungkinkan untuk mencapai kata mufakat, sedang soal yang dibicarakan perlu ada keputusannya, maka keputusan atas soal tersebut diserahkan kepada Pimpinan, yaitu Ketua dan Wakil-wakil Ketua Badan Musyawarah Desapraja.
Jika dengan jalan inipun belum juga tercapai kata mufakat, maka sebagai tindakan terakhir, keputusan atas persoalan tersebut diserahkan kepada Ketua untuk menetapkannya, mengingat bahwa Ketua Badan Musyawarah Desapraja adalah juga Kepala Desapraja sebagai penyelenggara utama urusan rumah-tangga Desapraja.

Pasal 25.
Pengertian Pamong Desapraja menurut Undang-undang, ini adalah mereka yang menjadi Kepala dan memimpin sesuatu dukuh dalam daerah Desapraja. Mereka menjalankan tugas-kewajiban sebagai pembantu Kepala Desapraja, menyelenggarakan urusan rumah-tangga Desapraja untuk dukuh yang dikepalai dan dipimpinnya itu. Mereka bertanggung jawab kepada Kepala Desapraja.
Pemong Desapraja adalah merupakan pembantu utama dari Kepala Desapraja, sehingga demi kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, benar-benar diperlukan adanya persamaan pandangan antara Kepala Desapraja dengan pamong Desapraja dalam lingkungan wilayahnya.
Untuk menjamin itu, maka calon-calon Pamong Desapraja yang jumlahnya sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya tiga orang untuk masing-masing, dukuh, tidak didasarkan atas hasil pemilihan langsung dari penduduk, tetapi diajukan oleh Kepala Desapraja yang bersangkutan.
Meskipun demikian, dalam hal pengajuan calon-calon tersebut azas demokrasi tetap diperhatikan, yaitu dalam bentuk persetujuan Badan Musyawarah Desapraja atas calon-calon yang diajukan oleh Kepala Desapraja dimaksud.
Mengingat bahwa Pamong Desapraja adalah mengepalai suatu dukuh, calon-calon tersebut harus menjadi penduduk dukuh yang bersangkutan.
Masa jabatan Pamong Desapraja dibatasi juga paling lama 8 tahun sama dengan masa jabatan Kepala Desapraja. Diwaktu terjadi keberhentian para Pamong Desapraja karena berakhir masa jabatannya, maka sebelumnya Pamong Desapraja yang baru dilantik dan menerima jabatan, Pamong Desapraja yanglama harus tetap menjalankan tugas kewenangannya.
Selanjutnya